Hibata.id – Beberapa hari lalu, Kabupaten Gorontalo merayakan hari jadinya yang ke-351 tahun tepat pada 26 November 2024.
Perayaan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momen refleksi tentang capaian dan tantangan pembangunan daerah, terutama di sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
Aktivis Gorontalo, Inkrianto Mahmud mengatakan, kedua isu ini dinilai strategis untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gorontalo dari 66,69 pada 2019 menjadi 69,09 pada 2023.
“Meski ada progres, posisi ini masih tertinggal jauh dibandingkan Kota Gorontalo (78,64) dan Bone Bolango (71,51),” kata Inkrianto.
Dua indikator utama pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), juga menunjukkan tren peningkatan.
Pada 2023, HLS Kabupaten Gorontalo mencapai 13,21 tahun, naik dari 12,94 tahun pada 2019.
Sementara itu, RLS untuk laki-laki naik menjadi 7,28 tahun dan perempuan menjadi 8,09 tahun, setara dengan pendidikan hingga kelas 2 SMP.
Namun, angka ini masih jauh dari Kota Gorontalo, yang RLS-nya mencapai 10,35 tahun untuk laki-laki dan 10,60 tahun untuk perempuan, setara dengan pendidikan kelas 2 SMA.
“Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam pemerataan pendidikan yang perlu menjadi perhatian serius di Kabupaten Gorontalo,” ujar Ketua Bidang Ekonomi dan Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Badan Koordinasi Sulawesi Utara.
Besarnya anggaran pendidikan, yang mencapai Rp83,7 miliar pada 2023, dinilai tidak mampu mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
Pemerintah daerah juga perlu fokus pada program yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar lebih kompetitif di tingkat regional maupun nasional.
Tantangan Kemiskinan
Tidak hanya itu, kata Ikrianto, kemiskinan juga menjadi tantangan utama yang masih membayangi Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di daerah ini turun dari 68.310 jiwa pada 2019 menjadi 65.880 jiwa pada 2023.
“Persentase kemiskinan di Kabupaten Gorontalo mencapai 17,48%, menjadikannya peringkat kedua tertinggi di Provinsi Gorontalo setelah Kabupaten Boalemo (18,38%),” uangkapnya.
Seharusnya, pemerintah perlu memperkuat strategi berbasis data untuk pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui teknologi pemetaan berbasis drone untuk mengidentifikasi kondisi fisik rumah tangga miskin.
Pendekatan ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat, memungkinkan intervensi program yang lebih tepat sasaran.
“Pada peringatan HUT ke-351 ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo diharapkan menjadikan isu pendidikan dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama,” imbuhnya.
Dengan perencanaan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, Kabupaten Gorontalo dapat mempercepat kemajuan menuju daerah yang inklusif dan sejahtera.
Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, perayaan hari jadi ini dapat menjadi awal perubahan yang signifikan.
“Harapannya, Gorontalo mampu menciptakan generasi muda yang lebih berdaya saing dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi seluruh lapisan masyarakat,” ia menandaskan.
