Hibata.id – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kembali menuai sorotan. Kegiatan ilegal ini dinilai semakin meresahkan karena berlangsung di lokasi yang sangat dekat dengan pusat ibu kota Kabupaten Marisa, namun tampaknya luput dari perhatian aparat penegak hukum (APH).
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, menegaskan bahwa aktivitas tambang emas ilegal tersebut bukanlah persoalan sepele dan harus menjadi perhatian serius APH.
“Kalau mau bicara soal menolak atau menerima, itu bukan kewenangan DPRD. Karena ini menyangkut masyarakat. Ada dampak positif, tapi juga banyak dampak negatif,” ujar Limonu.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi, aktivitas pertambangan di wilayah tersebut tidak dibenarkan secara hukum. Lokasi Desa Teratai tidak termasuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), apalagi Wilayah Pertambangan (WP) resmi.
“Kalau wilayah itu tidak masuk WPR atau WP, maka penanganannya adalah ranah aparat penegak hukum, bukan DPRD,” tegasnya.
Sebagai Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Limonu menyatakan dukungan terhadap penambang rakyat yang beraktivitas sesuai ketentuan hukum. Namun, jika kegiatan tambang dilakukan secara ilegal, maka DPRD memiliki keterbatasan kewenangan untuk bertindak.
“Yang harus didesak itu APH. Kalau wilayah tersebut tidak masuk WP, berarti aktivitasnya tidak sah. Kalau saya bilang tidak boleh, tapi aparat tidak bertindak, lalu untuk apa? Masa saya harus memenjarakan masyarakat saya sendiri?” katanya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti sedimentasi sungai yang memicu banjir hingga limbah tambang yang dibuang sembarangan ke lahan warga.
“Ada kekhawatiran besar. Sedimentasi sungai menjadi masalah. Kalaupun ada pengerukan, limbahnya justru dibuang ke tanah milik warga, dan itu menimbulkan kemarahan,” pungkasnya.
