Hibata.id – Petang belum sepenuhnya turun ketika Mohamad Badu mengemasi sabit dan cangkulnya. Hujan tipis mengguyur pelan hamparan sawah di Kecamatan Duhiadaa, Pohuwato, Gorontalo. Langit kelabu seakan meniru wajah-wajah petani yang beranjak pulang dengan tangan hampa.
Sudah dua musim terakhir ini, sawah milik Badu tak lagi berbuah. Padi yang ditanam tak sempat menguning. Air irigasi tak lancar, cuaca sulit ditebak, dan hama datang silih berganti. “Tanah seperti tidak bersahabat,” ujarnya pelan. Di bawah capingnya, gurat putus asa tak bisa ditutupi.
Di kampungnya, gagal panen bukan hal baru. Tapi kini, situasinya lebih getir. Pilihan hidup makin menyempit. Jika sawah tak memberi hasil, biasanya para petani beralih ke tambang emas rakyat. Tapi sejak tambang besar masuk, jalan menuju lokasi emas itu pun ikut tertutup.
“Kami seolah dikunci dari dua arah,” ujar Badu. “Panen gagal, tambang pun dilarang.”
Di Kecamatan Buntulia, kisah serupa berulang. Para petani yang dahulu menggantungkan hidup dari padi, kini meraba-raba penghidupan alternatif. Beberapa memungut kelapa jatuh, menjemur kopra, dan berharap harganya sedikit naik agar cukup membeli beras. Yang lain memilih mencoba peruntungan di tambang, meski jalan menuju ke sana tak lagi semudah dulu.
“Sekarang, kalau mau ke tambang, kami harus sembunyi-sembunyi,” kata seorang petani lainnya. “Kami pergi malam-malam, kalau hujan lebih bagus, karena pos jaga tidak bisa lihat jelas.”
Aktivitas tambang rakyat—yang sebelumnya menjadi tumpuan ekonomi alternatif di saat panen gagal—kini dibatasi. Sejak perusahaan besar masuk dan mengklaim konsesi, akses jalan ditutup. Pos penjagaan didirikan. Para petani yang membawa pulang material tambang mentah dari lokasi pun kerap diperiksa. Tak jarang hasil mereka disita.
“Sudah seperti maling di tanah sendiri,” ucap petani itu getir.
Sekitar 4.000 petani di Duhiadaa dan Buntulia kini berada dalam tekanan. Mereka bukan hanya kehilangan panen, tetapi juga kehilangan ruang hidup. Anak-anak tak lagi bisa diberi uang jajan, apalagi biaya sekolah. Beras di dapur semakin tipis, sementara bantuan pemerintah tak pernah cukup—jika bukan tak datang sama sekali.
Pemerintah daerah dianggap abai. Alih-alih memberi solusi jangka panjang, bantuan yang datang bersifat tambal sulam. Itu pun tak menyentuh akar masalah. Tidak ada upaya nyata membenahi sistem irigasi. Tak ada pula jaminan perlindungan bagi petani tambang skala kecil yang hidup dari sisa-sisa mineral alam.
“Kalau begini terus, kami akan tinggalkan sawah. Tapi mau kerja apa?” tanya Badu lirih.
Pilihan mereka kian terbatas. Jadi buruh kasar? Keluar daerah? Atau menyerah sepenuhnya dan hidup dari belas kasihan?
Di tengah keterdesakan ini, suara petani nyaris tak terdengar. Padahal mereka adalah tulang punggung ekonomi daerah. Mereka yang selama ini memberi makan kota, kini justru kelaparan di ladangnya sendiri. Ironi itu terus berlangsung, tanpa kepastian kapan akan berakhir.
Sebagian petani mulai menyusun rencana untuk unjuk rasa. Tapi Badu dan yang lain tahu, aksi tak selalu berbuah hasil. “Kalau bisa memilih,” katanya, “kami tidak ingin ribut. Kami hanya ingin sawah kami bisa panen, dan tambang bisa kami akses. Tidak lebih.”
Di Pohuwato, harapan para petani kini menggantung di udara, seperti hujan yang turun tak menentu—datang, membasahi sebentar, lalu hilang sebelum sempat menghidupkan apa pun.
