Hibata.id – Pagi itu, langit Kecamatan Duhiadaa mendung sejak subuh. Di ujung hamparan sawah yang retak dan kering, Manan berdiri terpaku menatap petak tanah yang tak lagi ia sebut ladang. Di masa lampau, empat bulan sekali ia memanen padi dari sana. Kini, musim tanam keempat berturut-turut berlalu tanpa hasil.
“Panen terakhir nyaris tak ada,” katanya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri.
Manan bukan satu-satunya. Ribuan petani padi di Duhiadaa dan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, mengalami hal serupa. Tanah yang dahulu subur kini dicekik oleh sedimentasi. Saluran irigasi yang seharusnya menghidupkan ladang justru menjadi sumber bencana. Air tak mengalir, sawah mengering sebelum waktunya. Mesin potong padi rusak, dan bibit bantuan tak menyentuh hasil.
Sejak panen ketiga tahun lalu, semua berubah. Pendapatan anjlok. Hasil panen tak cukup menutup biaya tanam, apalagi untuk hidup sehari-hari. Yang dulunya panen dua ton per hektare, kini hanya membawa pulang setengah karung. Beberapa bahkan pulang hanya membawa lumpur di celana dan debu di harapan.
Di tengah krisis itu, satu per satu tengkulak angkat kaki. Mereka yang sebelumnya memberi pinjaman modal, membeli hasil panen lebih awal, dan menjadi penyambung hidup para petani, kini memilih menutup buku kas. Risiko gagal panen terlalu tinggi. Uang yang diputar tak lagi kembali.
“Kami sekarang tidak punya siapa-siapa,” katanya. “Tengkulak sudah cabut, mitra usaha tidak percaya lagi. Kalau begini terus, kami bisa mati kelaparan di kampung sendiri.”
Tak hanya urusan ekonomi yang menghantui. Rasa percaya pun kini memudar. Program asuransi pertanian yang pernah digembar-gemborkan pemerintah dianggap terlalu lambat dan tidak adaptif. Para petani kecewa karena perlindungan baru berlaku saat masa tanam berjalan, bukan sejak lahan mulai diolah. Padahal biaya terbesar justru dikeluarkan di tahap awal.
“Kalau dari awal tidak dijamin, siapa yang mau tanam lagi?” ujarnya. “Kalau kami gagal sebelum tanam, apa negara mau bantu?”
Trauma akan gagal panen membuat banyak petani memilih membiarkan lahannya kosong. Marwan Olii, seorang petani senior, memiliki lahan 50 hektare. Tapi tak satu pun hasilnya di panen tahun ini. Bibit memang sempat dikirimkan oleh dinas pertanian, tapi tak ada yang menyentuh tanah. Para petani takut kembali jatuh—bukan hanya kehilangan uang, tapi kehilangan martabat.
“Petani sekarang tidak sekadar rugi uang,” ujar Marwan. “Kami rugi kepercayaan. Rugi harga diri.”
Pemerintah memang sempat mencoba menggali sedimentasi untuk memperbaiki aliran air. Namun para petani menilai upaya itu setengah hati. “Cuma geser lumpur. Air tetap tidak jalan,” kata mereka. Di lapangan, tidak ada perubahan berarti. Irigasi tetap tersumbat, padi tetap mati sebelum panen.
Dampak krisis ini menyebar cepat, bak penyakit yang menjalar lewat lumpur dan waktu. Di Daerah Irigasi Taluduyunu yang membentang seluas 2.212 hektare, kerusakan meluas hingga ke belasan kelompok tani. Organisasi-organisasi seperti P3A, GP3A, hingga IP3A lumpuh secara fungsional. Semangat kolektif para petani tergantikan oleh keputusasaan massal.
Di Kecamatan Buntulia saja, kelompok tani seperti Rukun Bersama, Suka Makmur, hingga Helumo mengelola hampir 570 hektare lahan. Sementara di Duhiadaa, kelompok seperti Sinar Tani dan Karya Murni memiliki lebih dari 1.100 hektare areal. Namun semuanya kini tak lebih dari angka-angka di laporan. Tanah menganggur, petani mengangguk pasrah.
Petani-petani itu tidak menuntut banyak. Mereka tidak memohon keajaiban. Mereka hanya ingin tanahnya kembali berfungsi. Ingin sawah mereka diberi air, bukan janji. Ingin panen tanpa harus takut tak dibayar. Ingin menanam tanpa harus berhutang untuk makan.
Di ruang-ruang rapat pemerintah, sedimentasi menjadi isu klasik yang selalu dibahas, tetapi tak pernah diselesaikan. Setiap pertemuan usai dengan pernyataan simpatik dan rencana yang menggantung di papan presentasi. Di ladang, lumpur tetap mengendap. Di dapur para petani, beras makin tipis.
“Kami bukan peminta-minta,” kata Manan dengan mata merah. “Kami hanya ingin hidup dari tanah kami sendiri.”
Tapi di tanah yang tak lagi subur, dan di sistem yang tak lagi peduli, harapan kini jadi barang mewah. Para petani Pohuwato hanya bisa bertahan—atau benar-benar menyerah.
