Hibata.id – Aktivis lingkungan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Syahril Razak, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia menyesalkan kedatangan Bahlil ke Gorontalo yang menurutnya lebih sibuk dengan urusan partai politik dibandingkan turun langsung melihat kondisi riil kerusakan lingkungan yang sangat parah di Kabupaten Pohuwato akibat aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
“Selamat datang Pak Menteri di Gorontalo, tapi kami ingin sampaikan bahwa Pohuwato saat ini telah porak-poranda karena PETI. Jangan hanya datang untuk urusan partai, tapi turunlah ke lapangan, lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tanah kami dirusak dan air kami dikotori oleh tambang-tambang ilegal,” tegas Syahril, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, dari ujung barat Popayato hingga ke wilayah Dengilo, kerusakan lingkungan akibat PETI telah meluas tanpa kontrol. Lahan hijau, sumber mata air, hingga sungai-sungai tercemar limbah merkuri dan sianida. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian ESDM yang memiliki wewenang dalam pengawasan pertambangan.
“Kami berharap kehadiran Pak Bahlil bukan hanya seremonial atau politik, tapi membawa solusi. Pohuwato ini rusak parah. Jangan biarkan kami terus berteriak tanpa didengar,” katanya.
Syahril menjelaskan bahwa aktivitas PETI sudah sangat masif dan hampir tak terkendali di berbagai kecamatan. Di antaranya: Kecamatan Popayato Barat di kawasan KM 18, Kecamatan Taluditi di Kilo 60, Kecamatan Patilanggio tepatnya di Desa Balayo, Kecamatan Buntulia di Desa Hulawa, Kecamatan Marisa di Desa Bulangita, Botubilotahu, Desa Teratai, hingga Kecamatan Dengilo di Desa Popaya dan Karya Baru.
“Ini bukan satu dua titik. Ini sudah menyebar dan menjadi seperti wabah perusakan lingkungan. Dan jika dibiarkan, ini akan menghancurkan masa depan Pohuwato. Pertanyaannya: apakah Menteri ESDM mau membiarkan daerah ini hancur berkeping-keping?” tegasnya.
Lebih lanjut, Syahril mengaku sudah berkali-kali menyuarakan permasalahan ini ke pemerintah daerah. Berbagai aksi demonstrasi sudah dilakukan, namun tidak pernah direspons dengan solusi konkret.
“Sudah cukup kami bersuara di depan kantor bupati, DPRD, sampai ke gubernur. Tapi yang kami terima hanya janji-janji normatif, tanpa ada tindakan nyata. Bahkan terkadang, seolah kami ini pengganggu, padahal kami hanya ingin menyelamatkan tanah kelahiran kami,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti. Ia meminta pemerintah pusat, khususnya Menteri ESDM, untuk tidak menutup mata terhadap krisis lingkungan yang sedang berlangsung di Pohuwato.
“Kami akan terus bersuara. Dan jika pemerintah pusat benar-benar peduli, maka sudah seharusnya Menteri Bahlil datang ke lokasi-lokasi PETI, melihat langsung dampaknya, bukan hanya duduk nyaman di ruangan ber-AC atau sibuk politik,” pungkas Syahril.
