Hibata.id – Institut Pertanian Bogor (IPB University) resmi membuka Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025, Kamis (7/8), di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Kampus IPB Dramaga. Sebanyak 210 peserta dari 70 desa mengikuti program ini, yang terdiri dari kepala desa, operator sosial, dan operator spasial.
SPD Angkatan Kelima ini mengusung tema “Cerdas, Presisi, Istimewa” sebagai semangat memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pembangunan dan pelayanan publik.
Pembukaan kegiatan dirangkaikan dengan diskusi panel bersama dua narasumber nasional, yakni Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono serta Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI Nanik S. Dayang.
Komitmen IPB Mencetak Agen Perubahan di Desa
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University, Prof. Deni Noviana, menegaskan bahwa IPB berkomitmen mencetak lulusan SPD sebagai agen perubahan di desa masing-masing.
“Gunakan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama program ini untuk memperkuat pelayanan desa yang lebih baik, adil, dan menyejahterakan masyarakat,” kata Prof. Deni dalam sambutannya.
Meskipun program berlangsung dalam waktu singkat, peserta akan dinyatakan lulus dan mengikuti prosesi wisuda pada Desember 2025.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, Prof. Sofyan Sjaf, mengungkapkan bahwa pendirian SPD terinspirasi dari praktik pengentasan kemiskinan di Tiongkok. Menurutnya, dua faktor utama yang dilakukan pemerintah Tiongkok yaitu pendataan presisi dan pemetaan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas.
“Kami percaya bahwa membangun desa merupakan kunci menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Oleh karena itu, pendidikan menjadi instrumen utama,” ujar Prof. Sofyan.
Ia mencatat bahwa sejak SPD pertama kali digelar, IPB telah mendidik 870 aparatur desa dari total 290 desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, menekankan pentingnya posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Kabupaten Bogor sendiri memiliki 416 desa dengan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks.
“Sekolah Pemerintahan Desa menjadi ruang strategis untuk membentuk ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan, bukan hanya pelatihan formal, tetapi sampai pada tahap implementasi nyata di lapangan,” tutur Renaldi.
Ia juga menyoroti pentingnya data desa presisi sebagai instrumen pembangunan berbasis bukti. Saat ini, tiga desa telah melaksanakan program tersebut, dan diharapkan seluruh desa menyusul dalam waktu dekat.
“Saya menaruh harapan besar kepada kepala desa dan seluruh operator untuk mengikuti program ini secara sungguh-sungguh demi masa depan desa yang lebih mandiri dan sejahtera,” tutupnya
