Hibata.id – Seleksi enam tenaga honorer jadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) bikin heboh.
Proses yang digelar 11 September 2025 itu dituding sarat nepotisme, khususnya di Kecamatan Mawasangka Timur (Mastim).
Kritik paling keras datang dari pemuda Mastim, Amrin. Ia menyebut seleksi ini nggak transparan dan penuh permainan.
Amrin menyoroti lima nama dari Mastim yang dinyatakan lolos, termasuk Zulfadli Utama Putra, yang disebut adik kandung Camat Mawasangka Timur.
“Dia baru honorer sejak 2024, jarang kelihatan di kantor, tapi bisa tembus. Sementara yang senior dan rajin malah nggak masuk daftar,” ujar Amrin.
Menurutnya, hal ini jelas bertolak belakang dengan semangat Bupati Buteng, Dr. Azhari, yang pengin wujudkan pelayanan publik bersih dan profesional.
Dikonfirmasi soal tudingan itu, Camat Mawasangka Timur, Fitri Aisya Syam, langsung buka suara. Ia menegaskan semua nama sudah diajukan lewat jalur resmi.
“Seluruh tenaga non-ASN di kantor kecamatan, kecuali yang ikut seleksi CASN, kami usulkan lewat surat resmi ke Inspektorat dan BKPSDM Buton Tengah. Keputusan siapa yang lolos itu murni kewenangan panitia seleksi kabupaten,” jelas Fitri.
Fitri juga nggak menutup-nutupi fakta bahwa adiknya termasuk salah satu yang lolos. Tapi ia menegaskan, itu bukan karena intervensi.
“Dia sudah bertugas sejak 2022 dan memang di-SK-kan karena kualifikasi pendidikannya dibutuhkan. Jadi tuduhan tebang pilih nggak benar,” tegasnya.
Soal kabar adiknya jarang masuk kantor, Fitri juga membantah. Menurutnya, tenaga non-ASN nggak diwajibkan ngantor setiap hari karena sebagian kerjaan bisa diselesaikan dari rumah.
“Yang penting tanggung jawab organisasi terpenuhi. Sampai sekarang administrasi kecamatan tetap jalan lancar,” tambahnya.
Fitri bahkan bilang siap kalau Pemkab Buteng mau turun tangan melakukan audit.
“Kami terbuka. Semua data dan dokumen bisa dicek. Kalau ada yang nggak sesuai prosedur, silakan ditindak,” ungkapnya.
Polemik seleksi PPPK Buteng ini bikin publik bertanya-tanya soal transparansi birokrasi.
Padahal, pemerintah daerah sebelumnya gencar mendorong pelayanan publik yang bersih, profesional, dan bebas nepotisme.
Kini masyarakat menunggu langkah Pemkab Buteng. Transparansi dinilai jadi kunci agar kepercayaan publik terhadap seleksi aparatur bisa terjaga.
