Hibata.id – Rencana penyelesaian polemik penarikan penyertaan modal dan pengembalian aset Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dengan Bank SulutGo (BSG) kembali tertunda.
Ketidakhadiran direksi pusat BSG pada Sabtu (24/11/2025) membuat proses yang telah lama ditunggu tidak mencapai kesepakatan apa pun.
Ketidakhadiran tersebut memunculkan kekecewaan baru dan memperkuat kecurigaan Pemkot bahwa BSG belum menunjukkan komitmen serius dalam menyelesaikan persoalan pengembalian saham daerah senilai sekitar Rp35 miliar, termasuk kejelasan status lahan yang saat ini digunakan sebagai Kantor Cabang BSG.
Polemik antara Pemkot Gorontalo dan BSG memuncak ketika Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memimpin aksi demonstrasi bersama ribuan ASN untuk menuntut transparansi dan tanggung jawab BSG atas investasi pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah BSG Gorontalo, Rudianto Katili, menyampaikan bahwa direksi telah menyetujui jadwal pertemuan dan memastikan kehadiran mereka di Gorontalo pada akhir pekan.
“Sudah ada kesepahaman awal. Direksi siap hadir untuk membicarakan finalisasi langkah penyelesaian,” ujar Rudianto pada Rabu (19/11/2025).
Namun hingga akhir pekan, tidak satu pun direksi BSG muncul di Gorontalo. Sumber internal Pemkot mengungkapkan bahwa pertemuan yang dijanjikan untuk Sabtu maupun Senin tidak pernah terjadi.
“Kami sudah menunggu, tetapi tidak ada pertemuan apa pun. Janji pihak BSG tidak terwujud,” kata sumber tersebut, Senin (24/11/2025).
Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, membenarkan bahwa direksi BSG kembali absen. Meski demikian, ia menyampaikan informasi terbaru bahwa direksi dan komisaris BSG dijadwalkan hadir pada Selasa (25/11/2025).
“Besok Selasa dirut dan komisaris akan datang, informasinya dari Kacab BSG,” ujarnya.
Batalnya pertemuan tanpa pemberitahuan resmi dinilai tidak profesional dan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap Pemkot maupun masyarakat Gorontalo. Keputusan mengenai penarikan penyertaan modal daerah dianggap sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan daerah dan kepastian status aset pemerintah.
Publik kini menunggu realisasi jadwal terbaru dari BSG. Pertemuan Selasa dinilai menjadi penentu, apakah penyelesaian konflik dapat dimulai atau justru ketidakpastian ini semakin memperlebar jurang kepercayaan antara dua pihak.
