Hibata.id – Ketegangan antara Pemerintah Kota Gorontalo dan Bank SulutGo memasuki babak baru, suasana di Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo kembali menghangat. Kali ini bukan oleh denting gitar, melainkan oleh diplomasi panas antara Pemerintah Kota dan jajaran Direksi Bank SulutGo (BSG).
Selasa sore, 15 April 2025, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menerima audiensi dari Direksi BSG. Agenda ini merupakan tindak lanjut ketegangan yang mencuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya, yang menuai kekecewaan dari sejumlah kepala daerah di Gorontalo.
“Masalahnya bukan soal nilai rupiah, tapi soal harga diri. Gorontalo merasa tidak dihargai. Ini bukan sekadar teknis, tapi sudah menyentuh aspek politis yang merugikan masyarakat Gorontalo,” tegas Adhan di hadapan delegasi BSG.
Ketidakpuasan itu bermula dari pembagian jabatan strategis dalam struktur baru BSG yang dinilai tak mengakomodasi representasi dari Gorontalo. Sebagai pemegang saham, beberapa daerah di Gorontalo merasa hanya dijadikan pelengkap.
Menanggapi itu, pihak BSG dalam pertemuan tersebut menawarkan penambahan satu posisi komisaris dan satu kursi direksi untuk diisi wakil dari Gorontalo. Sebuah langkah kompromi yang tampaknya belum sepenuhnya meredam bara.
Adhan menyambut usulan itu dengan satu syarat: kompetensi. “Bagi saya, siapa pun silakan diajukan, yang terpenting adalah memiliki kemampuan di bidang perbankan. Saya tidak ingin bicara soal siapa orangnya, yang penting benar-benar kompeten,” ujarnya lugas.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan hanya milik Pemerintah Kota Gorontalo, tapi menyangkut kepentingan seluruh daerah di Provinsi Gorontalo yang juga menjadi bagian dari pemegang saham BSG. Karena itu, Adhan menyatakan akan segera melakukan koordinasi lanjutan.
“Saya masih akan berdiskusi dengan kepala daerah lainnya. Ini bukan hanya urusan Kota Gorontalo, ini soal seluruh Gorontalo,” tutupnya.
Pertemuan itu tak menghasilkan keputusan final, namun menjadi babak penting dalam tarik-ulur pengaruh antara daerah dan institusi keuangan. Sebuah pengingat bahwa dalam dunia perbankan daerah, rupiah bukan satu-satunya nilai yang dipertaruhkan—ada harga diri yang tak bisa ditukar dividen.
