Hibata.id – Pemilihan Umum tinggal menghitung hari, seluruh Rakyat Indonesia akan memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, kemudian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Namun, agenda lima tahun sekali ini semakin hari terlihat begitu panas. Bahkan, ramai di media sosial (Medsos) ada usaha-usaha untuk menekan Kepala-Kepala Desa untuk memilih Paslon di beberapa daerah.
Tak hanya itu, Kepala-Kepala Desa itu pun ditakut-takuti dengan Anggaran Dana Desa (ADD) itu akan dipersoalkan atau dipidanakan jika tidak memenangkan salah satu Paslon yang diperintahkan.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea merespon hal itu. Menurutnya, perlakukan yang memaksa Kepala-Kepala Desa untuk memaksa memilih salah satu Paslon merupakan hal yang kurang etis.
“Saya kira ini kurang etis. Kalau pun juga di desa itu ada penggunaan anggaran dana desa yang tidak benar, silahkan diproses secara hukum, jangan ditakut-takuti,” kata Adhan Dambea, saat diwawancarai di Ruang Komisi I, Senin (05/02/2024).
Adhan menghimbau kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik di Polda Gorontalo maupun di kejaksaan, jangan melakukan penekanan kepada aparat desa maupun aparat di tingkat bawah.
“Jangan ditekan kepala desa atau ditakut-takuti, itu tindakan yang tidak benar, kalau memang ada diluar daerah-daerah lain, saya sarankan Gorontalo jangan seperti itu,” terang Adhan.
Adhan berharap pelaksanaan Pemilu Tahun ini harus benar-benar jujur, terbuka, tidak ada tekanan dari pihak siapapun.
“Kalau penekanan itu terjadi, bisa saja lebih jahat dari masa orde baru, karena itu terkesan terjadi di masa orde baru. Saya kira sekarang itu bukan masanya lagi,” tutupnya.
Reporter : Reza Saad
