Hibata.id – Desakan penyelesaian konflik pertambangan di Kabupaten Pohuwato kembali menguat. Seorang aktivis asal Buntulia, Taufik Dunggio, menantang Gubernur Gorontalo.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo, dan Ketua DPRD Provinsi untuk turun langsung menyelesaikan polemik yang melibatkan masyarakat penambang dan perusahaan tambang.
Taufik menyatakan pemerintah provinsi tidak boleh berdiam diri atas konflik berkepanjangan di wilayah pertambangan rakyat Pohuwato.
Menurut dia, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang.
“Saya atas nama pemuda Buntulia yang disekolahkan dari hasil tambang Pohuwato bersama teman-teman perjuangan menantang Gubernur Gorontalo, Ketua Pansus Pertambangan, dan Ketua DPRD. Hadirlah di tengah rakyat. Tunjukkan keberpihakan kalian, apakah untuk rakyat atau untuk kepentingan perusahaan,” tegas Taufik di Pohuwato, Minggu.
Ia menyebut “angin perlawanan” sudah bergerak dari wilayah barat Gorontalo, khususnya Buntulia di Kabupaten Pohuwato. Ia menegaskan tuntutan masyarakat bukan sekadar emosional, tetapi jeritan akibat konflik lahan tambang yang tak kunjung selesai.
“Kami menunggu kedatangan pemerintah provinsi. Selesaikan konflik antara rakyat dan perusahaan sebelum kondisi semakin memanas,” ujarnya.
Taufik mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera mengambil langkah darurat. Ia meminta aktivitas pertambangan di lahan 100 hektare yang menjadi sumber konflik dihentikan sementara.
“Pak gubernur jangan hanya diam. Hentikan sementara operasi tambang di 100 hektare itu sampai ada penyelesaian yang adil antara perusahaan dan penambang lokal. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat bila turun menuntut hak mereka,” katanya memperingatkan.
Tidak hanya di tingkat daerah, Taufik juga menegaskan akan membawa persoalan pertambangan Pohuwato ke tingkat nasional.
“Kami akan melayangkan laporan resmi ke Ombudsman RI atas dugaan pembiaran pemerintah provinsi terhadap penderitaan rakyat Pohuwato,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Taufik menyinggung pemerintah yang dinilai lebih fokus pada urusan administratif daripada menyelesaikan konflik di lapangan.
“Jangan hanya sibuk urus WPR dan IPR sampai ke NTB. Masalah paling mendesak itu ada di depan mata, di Pohuwato. Keselamatan rakyat harus lebih dulu dipikirkan dibanding urusan seremonial,” tandasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan terbuka kepada pemerintah provinsi.
“Datanglah ke Pohuwato. Temui rakyat, dengarkan langsung keluhan penambang, dan selesaikan konflik ini secara terbuka. Sudah terlalu lama rakyat menunggu keadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Noval Abdussamad, ketika dikonfirmasi terkait desakan aktivis dan polemik pertambangan di Pohuwato, tidak memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Permintaan konfirmasi yang disampaikan melalui pesan singkat dan belum direspons.
