Hibata.id – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dipastikan belum dapat dilaksanakan di Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2025/2026.
Keterbatasan lahan menjadi kendala utama yang menghambat realisasi program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Gorontalo, Irwansyah Taha, saat ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa hingga kini, Pemerintah Kota Gorontalo belum memiliki lahan sesuai persyaratan Kementerian Sosial untuk membangun kawasan terpadu Sekolah Rakyat.
“Kami membutuhkan lahan minimal 5 hektare untuk membangun satu kompleks pendidikan yang mencakup SD, SMP, hingga SMA. Beberapa alternatif sudah dicoba, termasuk lokasi di sekitar Pasar Moodu, namun tidak memenuhi standar teknis,” ujar Irwansyah.
Sebelumnya, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea sempat menyatakan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat sudah siap dimulai dengan memanfaatkan bekas asrama siswa SMA Negeri 3 Kota Gorontalo.
Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa aset tersebut telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Setelah kami cek ke Dinas Pendidikan, lahan dan bangunan bekas asrama di SMA 3 ternyata sudah diserahkan ke provinsi,” kata Irwansyah.
Padahal, kebutuhan akan program Sekolah Rakyat di Kota Gorontalo cukup mendesak.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial, terdapat lebih dari 6.000 anak dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan akses pendidikan formal secara gratis dan berkelanjutan.
“Sesuai data kami, ada sekitar 6.000 siswa kurang mampu yang sangat memerlukan pendidikan layak,” imbuh Irwansyah.
Pemerintah Kota Gorontalo masih terus berupaya mencari solusi agar program prioritas nasional ini dapat segera diwujudkan.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah kerja sama lahan dengan pihak ketiga atau penggunaan aset daerah yang belum termanfaatkan secara optimal.
