Hibata.id – Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan (APPL) Kabupaten Pohuwato, Aswad Lihawa, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Mereka menilai pemerintah gagal menanggulangi penyebaran malaria dan membiarkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus berlangsung tanpa pengawasan dan penindakan tegas.
Menurut Aswad, kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Ia menyebut, dari tahun ke tahun, jumlah kasus malaria di Pohuwato tidak menunjukkan penurunan signifikan. Justru, penyakit tersebut berkembang seolah menjadi warisan turun-temurun.
“Selama ini, pemerintah hanya menghamburkan anggaran untuk program penanganan malaria tanpa menyentuh akar persoalan. Di sisi lain, ekskavator masih bebas menggali tanah demi emas, meninggalkan kubangan-kubangan besar yang menjadi sarang nyamuk pembawa malaria,” tegas Aswad.
Ia juga mempertanyakan sikap ambigu pemerintah daerah yang dinilai tidak jelas keberpihakannya—antara melindungi kesehatan masyarakat atau menikmati keuntungan dari praktik PETI yang merusak lingkungan dan memperburuk penyebaran penyakit.
“Jika aktivitas tambang ilegal terus dibiarkan, bersiaplah menghadapi bencana. Pohuwato akan seperti diserang wabah besar, seperti pandemi COVID-19. Bedanya, kali ini penyebabnya adalah kerakusan dan ketidakpedulian terhadap lingkungan,” tambahnya.
APPL mengakui bahwa pertambangan emas bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, mereka menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Eksploitasi tanpa kendali hanya akan menjadi bom waktu yang mengancam masa depan daerah dan generasi mendatang.
“Ini bukan soal melarang warga menggali tanahnya sendiri. Tapi semua harus dilakukan dengan tertib. Jika lubang-lubang tambang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi, maka yang terjadi adalah bencana kesehatan dan kerusakan ekologi. Pemerintah seharusnya hadir sebagai pengatur dan pengendali, bukan sekadar penonton—apalagi penikmat,” kata Aswad.
APPL mendesak Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk segera mengambil langkah konkret dan strategis: menertibkan PETI, memprioritaskan kesehatan masyarakat, mewajibkan reklamasi pasca tambang, memperketat pengawasan lingkungan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku tambang ilegal tanpa pandang bulu.
“Pemerintah harus memilih: berdiri bersama rakyat dan masa depan bumi Pohuwato, atau bersama para perusak lingkungan demi keuntungan sesaat,” tutup Aswad.
