Hibata.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada November mendatang.
Hal itu disampaikan Ismail Madjid saat mengikuti koordinasi nasional kesiapan kepala daerah dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada serentak, Selasa (17/9/2024) di Gedung Ecovention Ancol, Jakarta.
Di kegiatan itu, Ismail ditemani oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Deddy Kadullah. Ismail bilang, yang menjadi topik utama pembahasan kegiatan tersebut, adalah netralitas ASN saat pelaksanaan Pilkada.
Baca juga: Pemkot Gorontalo Terbaik 1 Paritrana Award 2023 Tingkat Provinsi
Ismail tegaskan, tidak hanya ASN, namun juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tenaga penunjang kegiatan daerah (TPKD) juga harus menjaga netralitasnya dalam dalam Pilkada nanti.
“PPPK dan TPKD juga dilarang untuk melakukan politik praktis di Pilkada,” ungkap Ismail melalui sambungan telepon seluler aplikasi WhatsApp.
Dia mengungkapkan, kebanyakan ASN yang melakukan pelanggaran netralitas lantaran kurang pahamnya ketentuan yang diberlakukan. Contohnya foto bersama dengan pasangan calon (Paslon) maupun tokoh-tokoh partai peserta Pemilu.
Untuk itu, Ismail terus mengingatkan soal netralitas kepada ASN. Hal itu dilakukan mantan Sekda Kota Gorontalo itu, pada setiap kegiatan pembinaan abdi negara tersebut dimasing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan.
Baca juga: Pemkot Gorontalo Siap Tindaklanjuti Instruksi Menko PMK
“Dari sembilan kecamatan sudah delapan yang saya bina, tersisa Kota Barat. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Selanjutnya OPD, tersisa enam yang belum kami bina,” ungkap Ismail.
Selain netralitas, pada koordinasi nasional tersebut, turut dibahas mutasi pimpinan OPD. Menurut Ismail, mutasi bisa dilakukan sepanjang mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Kepala daerah bisa memutasi kalau ada izin Kemendagri. Selain itu, jika mutasi dianggap strategis untuk dilaksanakan,” pungkasnya.
