Hibata.id – Calon Bupati Buton Tengah (Buteng), Dr. Azhari, menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan pemerintah Kecamatan Gu yang memecat 15 kepala kampung jelang hari pencoblosan Pilkada.
Ia menilai tindakan tersebut tidak wajar dan mencederai prinsip profesionalisme dalam birokrasi.
“Saya sangat menyayangkan pemecatan ini. Mengapa hanya lima hari sebelum pencoblosan masih ada kepala kampung yang diganti? Ini sungguh tidak pantas,” ujar Azhari di hadapan sekitar 25 ribu pendukungnya dalam kampanye akbar di Lapangan J Wayong, Lombe, Sabtu, 23 November 2024.
Azhari, merupakan calon nomor urut satu, juga menyoroti pergantian sejumlah pejabat pelaksana kepala desa sebelumnya.
Menurutnya, tindakan tersebut dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan lokal di masa krusial menjelang Pilkada.
“Saya pikir, cukup sudah kebijakan seperti ini. Kasihan para kepala kampung yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas,” tambah mantan Rektor USN Kolaka itu.
Azhari pun mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, lurah, dan kepala kampung di Buteng untuk tetap bekerja secara profesional dan berpegang pada hati nurani dalam menghadapi situasi ini.
“Para kepala desa yang dimutasi, kepala kampung yang diberhentikan, mari kita berjuang bersama. Lima hari lagi, insya Allah nomor satu menang,” serunya, membangkitkan semangat simpatisannya.
Diketahui, Camat Gu, Amir, S.Pd, memecat 15 kepala kampung di Kelurahan Watulea melalui Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2024.
Pemecatan ini memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Azhari, yang menilai keputusan tersebut tidak hanya merugikan individu yang diberhentikan tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial di daerah tersebut.
Pilkada Buteng kali ini berlangsung dalam situasi yang penuh dinamika. Kritik Azhari terhadap pemecatan kepala kampung menjadi salah satu isu penting yang mencuat dalam masa kampanye.
Keputusan pemecatan yang dilakukan menjelang hari pencoblosan dinilai sebagian pihak sebagai upaya politisasi birokrasi, sebuah isu yang sering menjadi sorotan dalam kontestasi politik daerah.
Dengan isu ini, Azhari menekankan pentingnya menjaga profesionalisme birokrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.
