Scroll untuk baca berita
Parlemen

Banggar DPRD Gorontalo Desak TAPD Akomodasi Perbaikan Jalan Botupingge

×

Banggar DPRD Gorontalo Desak TAPD Akomodasi Perbaikan Jalan Botupingge

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hi. Faisal Hulukati/Hibata.id
Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hi. Faisal Hulukati/Hibata.id

Hibata.id — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas persetujuan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Senin pagi, dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hi. La Ode Haimudin, didampingi Wakil Ketua III Sulyatno Pateda, serta dihadiri seluruh anggota Banggar, pimpinan OPD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

Scroll untuk baca berita

Dalam forum strategis tersebut, sejumlah aspirasi mengemuka, termasuk desakan dari Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hi. Faisal Hulukati terkait kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bone Bolango.

Baca Juga:  Reses Hais Ayuwa, Warga Keluhkan Tingkat Pengangguran dan Infrastruktur

Ia kembali menyoroti kerusakan Jalan Raya Botupingge di Kecamatan Botupingge yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi.

“Saya sudah menyuarakan ini sejak periode sebelumnya, namun hingga kini belum ada respons konkret dari pemerintah daerah,” ujar Faisal Hulukati dalam rapat tersebut.

Ia menekankan bahwa pergeseran anggaran tahun ini harus secara nyata mengakomodasi pembangunan Jalan Botupingge, yang merupakan jalur vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat.

Baca Juga:  Umar Karim Desak Polisi Usut Penganiayaan Koordinator BEM Nusantara

“Pembangunan jalan ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu realisasi,” tegasnya.

Faisal juga mendesak Gubernur, Sekda, TAPD, serta dinas teknis terkait agar segera mengambil langkah konkret sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat yang telah berulang kali disuarakan.

“Pemerintah Provinsi harus menunjukkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil warga. Jangan menunggu tekanan publik membesar baru bertindak. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuktikan komitmen terhadap pemerataan pembangunan,” tambahnya.

Baca Juga:  Ridwan Monoarfa Tinjau Dampak Banjir di Wonosari, Dorong Perbaikan Jembatan

Rapat Banggar bersama TAPD ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas penganggaran daerah ke depan.

Diharapkan, hasil pembahasan dapat menjadi titik tolak bagi perubahan nyata dalam penanganan infrastruktur dasar di Provinsi Gorontalo, khususnya di wilayah Bone Bolango.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel
Example 120x600