Hibata.id – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Gorontalo Brigjen Pol. Simson Zet Ringu, S.I.K., M.Si., bersama Kepala Biro Penerangan Masyarakat (PID) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Tjahyono Saputro serta Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Desmont Harjendro, A.P., S.I.K., M.T., menghadiri dan membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) serta Sidang Pengujian Konsekuensi di Hotel Aston, Gorontalo, Rabu (19/2/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Gorontalo dan menghadirkan Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Gorontalo, Idris Kunte, sebagai narasumber.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat transparansi informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, yang diwakili oleh Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelayanan publik oleh institusi kepolisian.
“Sebagai badan publik, Polri wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan mudah, cepat, dan biaya terjangkau. Namun, terdapat informasi tertentu yang dikecualikan dan tidak dapat diakses publik sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” ujar Brigjen Pol. Tjahyono Saputro dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa informasi yang dikecualikan, apabila dibuka secara sembarangan, dapat berdampak negatif pada keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, mekanisme pengujian konsekuensi menjadi langkah penting dalam memastikan keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data rahasia.
“Pengujian konsekuensi bertujuan untuk menentukan informasi yang dapat dipublikasikan dan yang harus tetap dirahasiakan demi kepentingan keamanan serta ketertiban masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro menegaskan bahwa profesionalisme dalam penyampaian informasi menjadi bagian dari strategi komunikasi publik Polri. Hal ini mendukung program prioritas Kapolri, yaitu transformasi Polri menuju institusi yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi).
“Komunikasi publik yang baik serta peningkatan kualitas layanan informasi adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujarnya.
Melalui Bimtek dan Sidang Pengujian Konsekuensi ini, diharapkan Polri semakin optimal dalam memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sekaligus menjaga dokumen yang bersifat rahasia guna mendukung stabilitas keamanan nasional.
