Hibata.id – Gegap gempita slogan pembangunan sumber daya manusia, ada fakta yang membuat dahi berkerut. Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Gorontalo nyaris gagal berangkat karena ketiadaan anggaran.
Tidak ada fasilitas memadai, tidak ada kepastian pembiayaan, bahkan sekadar perhatian pun terasa mewah. Kisah getir ini pecah setelah surat terbuka Fadly Luneto viral di media sosial.
Ia meneriakkan apa yang selama ini ditahan: para atlet pelajar Gorontalo bertarung tanpa peluru, tanpa bekal, nyaris tanpa penghormatan.
Publik bereaksi. Dukungan moral dan kemarahan sosial meledak bersamaan. Tetapi mereka yang seharusnya paling dulu tersentak—Pemerintah Provinsi Gorontalo—justru memilih diam seperti kehilangan suara.
Di titik paling sunyi itu, seorang pengusaha muda tambang emas dari Bone Bolango, Yopri Adam atau Kaka Bos, melangkah cepat.
Tanpa seremonial, tanpa retorika, ia mengirim pesan tegas: kemanusiaan tak boleh tunduk pada birokrasi yang lambat.
“Untuk para Atlet POPNAS Gorontalo jangan berkecil hati harus tetap semangat demi membawa nama Gorontalo di tingkat nasional. Soal amunisi tenang aja, Ada Evolution Kaka Bos yang siap membantu,” tegas Tim Kaka Bos.
Ia bukan sekadar berjanji. Ia mengeksekusi. Rp150 juta langsung digelontorkan untuk menopang kebutuhan atlet dan pelatih.
Transportasi, peralatan, konsumsi, hingga akomodasi—diambil alih olehnya. Bukan negara.
Bukan pemerintah. Bukan dinas olahraga. Seorang warga biasa yang kebetulan punya rezeki lebih.
Taufik Seban yang mewakili Kaka Bos menegaskan hal itu.
“Ini murni bantuan dari Kaka Bos sebagai pengusaha muda tambang emas di Bone Bolango,” ujarnya, sembari berharap bantuan itu tidak ditarik ke pusaran konflik kepentingan.
Pada titik ini, cerita berubah wajah. Bukan lagi soal olahraga, tetapi soal martabat.
Pertanyaan besar muncul, mengapa pembinaan atlet pelajar yang jelas merupakan kewajiban negara justru harus disubsidi warga?.
Apa saja prioritas anggaran pemerintah hingga talenta muda harus mencari pertolongan ke luar struktur negara?
Sementara itu, Kaka Bos memilih tetap rendah hati.
“Tak ada maksud lain, saya ikhlas bantu para Atlit demi mengharumkan nama Gorontalo,” katanya.
Pelan tapi pasti, publik mulai memahami: nilai kepedulian kadang tidak datang dari meja pejabat, tetapi dari hati warga yang masih percaya bahwa harga diri daerah tidak boleh digadaikan.
Dan dalam kasus ini, seorang anak muda dari Bone Bolango berhasil mengingatkan: Gorontalo tidak kekurangan orang baik. Ia hanya diuji dengan pemimpin yang sering lupa.
Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Gorontalo, Daniel Ibrahim, tidak menampik pembatasan tersebut. Ia menyebut keterbatasan anggaran sebagai alasan.
“Gorontalo memang sudah meloloskan beberapa Cabor dari Pra Popnas, tetapi dengan kondisi anggaran yang dialokasikan ke Dispora, kemungkinan kita hanya akan mengirimkan Cabor yang selama ini dibina di PPLP dan yang paling potensial meraih medali,” ujar Daniel.
Kalimat itu terdengar rapi dan administratif. Namun logikanya menyisakan tanda tanya: jika atlet sudah lolos kualifikasi resmi, mengapa negara—dalam hal ini pemerintah daerah—justru menarik diri dari kewajiban pembinaan?
Kabar pembatalan membuat sejumlah cabang olahraga geram. Salah satunya Sepak Takraw yang menyatakan tidak pernah diberi komunikasi resmi sebelum keputusan itu disampaikan.
Puncak kekecewaan muncul dalam bentuk Surat Terbuka Insan Sepak Bola Gorontalo yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
