Hibata.id – Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hanya sebesar 0,00017 persen dari total penerima manfaat.
Namun, hasil penelusuran sejumlah lembaga menunjukkan data yang berbeda dari klaim tersebut.
Klaim itu disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (29/9/2025).
“Memang ada keracunan makanan, iya. Tapi kalau dihitung dari seluruh makanan yang keluar, penyimpangan, kekurangan, atau kesalahan itu hanya 0,00017 persen,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube PKS TV, Jumat (3/10/2025).
Menurut Prabowo, persentase itu didasarkan pada jumlah kasus dibandingkan dengan capaian penerima MBG yang disebut telah menjangkau 30 juta anak penerima manfaat.
Jika benar demikian, 0,00017 persen dari 30 juta setara dengan sekitar 51 kasus keracunan.
Namun, benarkah angka tersebut sesuai dengan data resmi pemerintah?
Fakta Lapangan dan Temuan Lembaga Resmi
Penelusuran Tim Cek Fakta menemukan, berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional (BGN) tertanggal Sabtu (27/9/2025), terdapat 71 kasus kejadian keracunan dalam program MBG sejak awal Januari hingga akhir September 2025.
Rinciannya, sebanyak 24 kasus terjadi pada periode 6 Januari–31 Juli 2025, dan 47 kasus lainnya pada periode 1 Agustus–27 September 2025. Data ini diambil dari laporan resmi BGN di situs lembaga tersebut.
Namun, pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025), Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan data berbeda. Dalam laporan itu disebutkan, per 30 September 2025 terdapat 6.457 korban keracunan akibat konsumsi makanan MBG di berbagai wilayah Indonesia.
“Di wilayah satu (Sumatera) tercatat 1.307 kasus gangguan pencernaan, di wilayah dua (Jawa) sekitar 4.147, dan di wilayah tiga (Indonesia Timur) ditambah sekitar 60 orang di Garut,” kata Dadan saat rapat di Senayan.
Perbandingan dengan Lembaga Pemantau Independen
Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dikutip dari Kompas.com menunjukkan angka yang lebih tinggi. Hingga 27 September 2025, JPPI mencatat 8.649 anak mengalami keracunan akibat konsumsi makanan dari program MBG.
Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa klaim 0,00017 persen yang disebut Presiden Prabowo tidak sejalan dengan data lapangan dari lembaga resmi maupun independen.
Catatan Ombudsman: Delapan Masalah Utama MBG
Selain soal data kasus, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga mencatat delapan persoalan mendasar dalam pelaksanaan program MBG.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menjelaskan, salah satu temuan utama adalah penerapan standar pengolahan makanan yang belum konsisten dengan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
Ombudsman juga menemukan ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar Acceptance Quality Limit (AQL) yang tegas. Selain itu, distribusi makanan di sekolah masih belum tertib dan justru membebani guru.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG belum terintegrasi, masih bersifat reaktif, dan belum sepenuhnya berbasis data,” ujar Yeka.
