Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, resmi meluncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Aula Kantor Bupati, Selasa (5/8/2025).
Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Acara ini dihadiri oleh Bupati Buton Tengah Dr Azhari, Ketua DPRD Saal Musrimin Ha’adi, unsur Forkopimda, Kepala BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, Plt Sekda, dan Wakil Ketua TP-PKK yang juga istri Wakil Bupati.
Program GENTING menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah daerah bersama lembaga keagamaan untuk menekan angka stunting di kalangan keluarga pra-sejahtera.
MoU yang diteken antara DPPKB dan BAZNAS menjadi tonggak awal penguatan sinergi program ini.
“Program ini merupakan gerakan moral dan sosial untuk menyelamatkan masa depan generasi Buton Tengah,” ujar Bupati Azhari dalam sambutannya.
Bupati Azhari menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam mencegah stunting, termasuk melalui edukasi kepada calon pengantin.
Ia meminta BKKBN dan Dinas Dukcapil untuk aktif menyosialisasikan kesiapan menikah dan pentingnya membangun keluarga yang sehat.
“Ini langkah awal untuk memutus mata rantai stunting. Kesiapan menikah harus dibentuk sejak dini,” ucapnya.
Selain itu, Bupati mendorong percepatan isbat nikah bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah. Ia menginstruksikan para camat untuk mendata dan menyosialisasikan pentingnya dokumen legal pernikahan.
“Buku nikah menjadi syarat utama dalam pengurusan akta kelahiran, yang kelak dibutuhkan saat melamar pekerjaan,” tambahnya.
Ia menargetkan Buton Tengah bebas dari rumah tangga tanpa buku nikah dalam waktu dekat.
Dalam bidang pendidikan, Bupati menyampaikan bahwa Buton Tengah akan menjadi salah satu dari dua daerah di Sulawesi Tenggara, selain Kota Kendari, yang akan membangun Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang sebagai akses pendidikan inklusif bagi masyarakat terpencil.
“Peresmiannya dijadwalkan dilakukan langsung oleh Presiden RI pada September 2025,” ujarnya.
Pemerintah juga tengah merencanakan pembangunan Kantor Pengadilan Agama tahun 2026 untuk memperluas layanan hukum di wilayah kepulauan.
Sementara di bidang pertahanan, akan dibangun Batalyon Pasukan Bantuan (PB) melalui penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Danrem.
“Para camat harus ikut menyosialisasikan rencana ini kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen kita terhadap ketahanan wilayah,” kata Bupati.
Bupati juga menyoroti praktik pengeboman ikan yang merusak ekosistem laut. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan wilayah pesisir dengan dukungan bahan bakar untuk armada patroli dan kerja sama aparat penegak hukum.
“Saya minta aparat hukum bertindak tegas. Camat wajib mengawasi dan mengedukasi masyarakat di wilayahnya,” tegas Azhari.
