Hibata.id – Polemik pengadaan sapi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memanas. Perselisihan muncul dari perbedaan data antara Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady Mario.
Keduanya bicara soal jumlah pengadaan sapi tahun 2025, tapi angkanya berbeda. Gubernur Gusnar menyebut 900 ekor, sementara Dinas Pertanian menegaskan jumlah final hanya 793 ekor. Selisih 107 ekor itu menimbulkan pertanyaan publik: siapa yang keliru?
Perbedaan ini terlihat dari dua berita resmi Pemprov Gorontalo. Dalam artikel tertanggal 29 Oktober 2025 berjudul “Pemprov Gorontalo Genjot IB Tingkatkan Produksi Sapi”, Gubernur Gusnar menuturkan, total pengadaan sapi tahun ini mencapai 900 ekor.
“Saya baru kembali dari Samarinda menandatangani kerja sama untuk pasar sapi Gorontalo. Tapi tahun ini pengadaan sapi hanya sedikit, sekitar 900 ekor karena ada pemotongan anggaran dari pusat,” kata Gusnar.
Namun, lima hari sebelumnya, dalam berita berjudul “Gubernur Gusnar Wujudkan Janji Serahkan 793 Ekor Sapi untuk Kesejahteraan Warga”, jumlah yang disebut adalah 793 ekor. Dua angka dari sumber resmi yang sama itu kini menjadi perbincangan hangat di Gorontalo.
Polemik ini makin menarik perhatian karena masuk dalam daftar trending issues Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diungkap dalam kegiatan koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemprov Gorontalo, Senin (10/11/2025) kemarin.
Saat itu, KPK menampilkan isu bertajuk “Data Tak Sinkron, 107 Ekor Sapi Pemprov Gorontalo ‘Hilang’ dari Catatan”. Isu itu ditayangkan sejajar dengan beberapa dugaan kasus korupsi lain di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady Mario, saat dikonfirmasi, menjelaskan angka 900 ekor merupakan rencana awal sebelum pembahasan anggaran di DPRD.
“Awalnya memang direncanakan 900 ekor sapi. Namun setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD, terjadi pengurangan anggaran. Jadi jumlah finalnya 793 ekor,” kata Muljady.
Hingga kini, belum ada klarifikasi dari Gubernur Gusnar apakah ia mengetahui perubahan tersebut ketika menyebut angka 900 ekor ke publik. Juru Bicara Gubernur, Alvian Mato, hanya memberikan tanggapan singkat:
“Nanti dikonfirmasi ke Kadis Pertanian supaya valid,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Pernyataan singkat itu justru menambah pertanyaan publik tentang koordinasi dan keselarasan data di internal Pemprov Gorontalo. Hingga saat ini, polemik data pengadaan sapi belum menemukan titik terang.
Kasus ini menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas Pemprov Gorontalo, tidak hanya di mata publik, tapi juga di hadapan KPK.
