Hibata.id – Dugaan pemberhentian sepihak terhadap seorang dekan di Universitas Pohuwato, Gorontalo, memicu sorotan publik dan gelombang protes dari kalangan dosen.
Kasus ini diduga berkaitan dengan sikap kritis dekan tersebut terhadap kebijakan rektor.
Sejumlah dosen menyebut, pemberhentian itu tidak didasarkan pada evaluasi kinerja, melainkan karena perbedaan pandangan dalam forum akademik.
“Dekan itu hanya menyampaikan kritik terhadap kebijakan rektor. Namun, tanggapan yang muncul justru menunjukkan sikap yang tidak terbuka terhadap kritik,” ujar seorang dosen Universitas Pohuwato yang enggan disebutkan namanya, Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan, proses pemberhentian berlangsung tanpa melalui mekanisme resmi kampus, seperti rapat senat atau forum akademik sebagaimana diatur dalam tata kelola perguruan tinggi.
“Tidak ada rapat senat, tidak ada pemberitahuan resmi. Tiba-tiba ada pelantikan pejabat baru menggantikan posisi lama. Proses ini sangat janggal,” ujarnya menegaskan.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Pohuwato juga mengonfirmasi bahwa beberapa posisi struktural di kampus mengalami perombakan mendadak yang diduga berkaitan dengan sikap kritis para pimpinan fakultas.
“Perombakan ini tidak jelas. Kemungkinan besar karena kami sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan kampus. Bukan hanya saya, dekan lain juga mengalami hal serupa,” katanya.
Langkah tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan sivitas akademika mengenai arah kebijakan universitas dan komitmennya terhadap kebebasan akademik. Banyak pihak menilai tindakan itu tidak sejalan dengan semangat kampus sebagai ruang dialog dan berpikir kritis.
Rektor Universitas Pohuwato Gretty Saleh mengonfirmasi bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait penyegelan yang dilakukan oleh Fakultas Teknik.
“Saya belum tahu alasan mereka menyegel apa. Kami belum mendapat laporan resmi,” ujar Gretty Saleh saat ditemui di Kampus Universitas Pohuwato (UNIPO), Senin (27/10/2025).
Menanggapi pertanyaan mengenai perombakan struktural di lingkungan kampus, Gretty menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan hal yang normatif dalam manajemen universitas.
“Itu hal yang wajar. Kami melakukan evaluasi secara berkala, dan itu bagian dari proses penataan organisasi. Tidak ada yang salah dengan itu,” katanya.
Gretty juga menyoroti bahwa aksi penyegelan ruang fakultas berpotensi mengganggu aktivitas akademik mahasiswa.
“Kami masih menunggu. Tapi kalau mereka memilih langkah seperti itu, berarti mereka juga harus memahami dampaknya terhadap mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan kegiatan akademik,” pungkasnya.
