Hibata.id – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat paripurna ke-43 di ruang sidang utama DPRD, Senin (8/9).
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyatakan delapan fraksi telah memberikan persetujuan agar rancangan APBD 2026 dibahas lebih detail sesuai mekanisme.
“Seluruh fraksi sudah menyatakan setuju. Tahapan berikutnya adalah membahas secara rinci rancangan anggaran ini dengan tetap mengacu pada aturan DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Thomas.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang hadir dalam sidang menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran di tengah penurunan dana transfer dari pusat.
“Dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah akan terus menjaga efisiensi sekaligus mencari cara meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat,” kata Gusnar.
Ia menambahkan keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola keuangan.
“Masyarakat Gorontalo belum siap menanggung tambahan beban. Karena itu, kami harus mencari sumber pendapatan alternatif,” tegasnya.
APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Tahun 2026, Gorontalo menghadapi tantangan penurunan dana transfer sehingga diperlukan strategi efisiensi dan peningkatan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai tanda resmi kesepakatan DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Komitmen ini diharapkan memperkuat tata kelola anggaran yang efisien, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat Gorontalo.
