Hibata.id – Pengadaan speed boat milik DPPKB Kabupaten Buton Tengah (Buteng) senilai lebih dari Rp1 miliar menjadi sorotan tajam dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD setempat, Selasa (10/6/2025).
Kapal cepat yang semula ditujukan untuk menunjang pelayanan keluarga berencana (KB) di wilayah pesisir dan terpencil itu diketahui mengalami kerusakan serius. Temuan itu disampaikan oleh aliansi masyarakat yang menamakan diri Samurais dan direspons serius oleh legislatif.
Ketua Komisi II DPRD Buteng, Awaluddin, menyesalkan kondisi kapal yang terbengkalai tanpa kejelasan pemanfaatan. Ia menilai pengadaan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 itu berpotensi merugikan daerah.
“Ini anggaran publik yang nilainya besar. Seharusnya dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, bukan dibiarkan jadi bangkai laut,” kata Awaluddin.
Ia juga mempertanyakan proses perencanaan dan pengawasan proyek tersebut. Dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi dan kondisi kapal mencuat dalam rapat itu.
“Kuat dugaan speed boat ini bukan barang baru. Jika benar, ini bisa masuk kategori pemborosan anggaran atau bahkan indikasi penyimpangan,” ujarnya.
Plt Kepala DPPKB Buteng, Tamrin Rahim, yang hadir dalam rapat mengakui tidak mengetahui proses awal pengadaan. Ia menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat sejak 9 April 2025, menggantikan pejabat sebelumnya, Abidin.
“Saat saya masuk, kapal sudah berada di dinas dalam kondisi miring. Karena itu, kami belum berani mengoperasikannya,” ungkap Tamrin.
Speed boat tersebut dibeli dengan tujuan mendukung mobilitas pelayanan KB ke wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
Namun kondisi kapal yang rusak dan tidak terawat memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengadaan dan efektivitas penggunaan anggaran publik.
Ketua Komisi I DPRD Buteng, Samirun, mendesak agar inspektorat serta aparat penegak hukum segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan aset tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Hari ini soal speed boat, besok bisa menyusul alat berat atau kendaraan dinas lainnya. Kita perlu mencegah agar hal serupa tidak kembali terulang,” tutup Samirun.
