Hibata.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo barangkali sudah menyusun rencana efisiensi anggaran. Namun satu hal luput dari perhatian, kebijakan yang dingin sering kali melukai.
Kali ini, yang tersayat adalah harapan para atlet pelajar—anak-anak yang memimpikan panggung nasional POPNAS 2025.
Keputusan pembatasan kontingen yang akan diberangkatkan ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional itu bukan sekadar administrasi teknis.
Ia berubah menjadi gelombang kekecewaan publik setelah sejumlah cabang olahraga yang lolos kualifikasi justru dibatalkan keberangkatannya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Gorontalo, Daniel Ibrahim, tidak menampik pembatasan tersebut. Ia menyebut keterbatasan anggaran sebagai alasan.
“Gorontalo memang sudah meloloskan beberapa Cabor dari Pra Popnas, tetapi dengan kondisi anggaran yang dialokasikan ke Dispora, kemungkinan kita hanya akan mengirimkan Cabor yang selama ini dibina di PPLP dan yang paling potensial meraih medali,” ujar Daniel.
Kalimat itu terdengar rapi dan administratif. Namun logikanya menyisakan tanda tanya: jika atlet sudah lolos kualifikasi resmi, mengapa negara—dalam hal ini pemerintah daerah—justru menarik diri dari kewajiban pembinaan?
Kabar pembatalan membuat sejumlah cabang olahraga geram. Salah satunya Sepak Takraw yang menyatakan tidak pernah diberi komunikasi resmi sebelum keputusan itu disampaikan.
Puncak kekecewaan muncul dalam bentuk Surat Terbuka Insan Sepak Bola Gorontalo yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Surat itu bukan sekadar unjuk rasa emosional, tetapi tamparan moral terhadap kebijakan yang dinilai abai.
“Mimpi yang mereka rawat dengan susah payah, pupus bukan karena kalah bertanding… tapi karena tak ada biaya untuk berangkat,” tulis mereka.
Dalam paragraf lain, mereka mengajak Gubernur sejenak menoleh kepada wajah para atlet yang kini menunggu kejelasan masa depan mereka.
“Bapak Gubernur yang kami hormati, Cobalah sesaat membayangkan wajah anak-anak itu. Mereka hanya diam, menahan tangis, dan bertanya dalam hati kecil mereka: ‘Apakah perjuangan kami tidak cukup berarti untuk Gorontalo?’”
Surat itu berbicara lebih lantang daripada angka dalam dokumen APBD. Ia mengingatkan bahwa olahraga bukan hanya perkara medali, tetapi juga martabat daerah dan masa depan generasi muda.
Protes ini bukan sekadar soal keberangkatan atlet. Ini tentang pesan besar: apakah pemerintah benar-benar hadir dalam perjalanan anak daerah meraih prestasi?.
Keputusan pembatasan kontingen POPNAS 2025 telah membuka ruang pertanyaan yang lebih dalam: mengapa efisiensi hampir selalu jatuh di pundak yang paling lemah?
Masyarakat berharap Pemprov Gorontalo tidak sekadar mencari pembenaran administratif, melainkan hadir mencari solusi. Sebab, pada akhirnya sejarah tidak mengingat berapa banyak efisiensi dicatat, tetapi berapa banyak mimpi yang berhasil diselamatkan.
