Hibata.id – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bone Bolango (Bonebol) menggelar reses perdana masa sidang ketiga tahun 2024–2025.
Kali ini agenda dengan mengadakan pertemuan bersama Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, di ruang rapat Kantor Bupati, Senin (23/6/2025).
Turut hadir Wakil Bupati Risman Tolinggohu serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Reses tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Reses Femmy Udoki dan dihadiri oleh anggota DPRD Faizal Hulukati, Yeyen Sidiki, Hamza Idrus, Samsir Kiayi hingga Loly Pou Yunus.
Dalam dialog yang berlangsung selama satu jam, para legislator membahas sejumlah persoalan krusial. Termasuk tata kelola pertambangan di wilayah Bone Bolango.
Isu ini menjadi sorotan karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan potensi investasi daerah yang saat ini masih berpolemik.
Ketua Tim Reses, Femmy Udoki menegaskan, pentingnya penataan tambang yang adil dan tidak menimbulkan konflik.
Ia mencontohkan model pengelolaan pertambangan di Palu, di mana penambang rakyat dan perusahaan PT Bumi Resources Minerals Grup dapat beroperasi berdampingan melalui pengaturan jam kerja.
“Kita bisa meniru pola di Palu, bagaimana perusahaan dan masyarakat bisa menambang bersama tanpa konflik. Ini yang ingin kami dorong di Gorontalo, khususnya Bone Bolango,” ujar Femmy.
Menurutnya, Bone Bolango memerlukan investasi sektor tambang, namun tidak boleh mengabaikan hak masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari kegiatan tersebut.
“Pemerintah harus menjaga keseimbangan. Masyarakat tetap bisa bekerja, dan investasi tetap berjalan. Ini seperti dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan,” katanya.
Lebih lanjut, Femmy mengungkapkan bahwa Bupati Bone Bolango telah mengusulkan agar dari total 36 ribu hektare wilayah konsesi PT Gorontalo Mineral, sebanyak 1.000 hektare bisa dikelola langsung oleh masyarakat penambang lokal.
“Harapan kami, ini bisa menjadi solusi antara kebutuhan investasi dan kepentingan masyarakat. Jika disepakati, tentu akan memberikan kontribusi juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandasnya.
