Hibata.id — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pohuwato melontarkan kritik tajam terhadap berbagai persoalan krusial yang tengah mendera daerah mereka. Mulai dari lonjakan kasus malaria, konflik sosial akibat tambang, hingga krisis air bersih, disebut sebagai bukti bahwa pemerintah belum hadir secara utuh di tengah rakyat.
Ketua Fraksi Golkar, Akbar Badetan, dalam pandangan umum fraksinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pohuwato Tahun Anggaran 2024, menegaskan bahwa daerahnya kini berada dalam kondisi darurat non-alam akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria.
“Penyakit ini bukan isapan jempol. Pohuwato adalah daerah endemis, dan penularan lokal kian tak terkendali. Ini bukan saatnya bermain retorika. Rakyat sedang menjerit,” ujar Akbar dalam sidang paripurna DPRD, belum lama ini.
Data Dinas Kesehatan mencatat, pada Februari 2025 terdapat 170 kasus malaria. Namun dalam dua bulan, hingga 10 April, jumlahnya melonjak menjadi 220 kasus. Mirisnya, lebih dari separuh penderita adalah pria usia produktif yang bekerja sebagai buruh tambang.
“Sebanyak 56 persen kasus berasal dari tambang Desa Hulawa, tambang emas terbesar di Pohuwato. Ini bukti bahwa pertambangan menjadi faktor risiko utama. Sayangnya, hingga kini belum ada penanganan yang betul-betul menyentuh akar persoalan,” kata Akbar.
Fraksi Golkar juga menyoroti minimnya sumber daya manusia dalam penanganan malaria, khususnya absennya tenaga entomolog atau ahli vektor. Menurut Akbar, ketiadaan tenaga ahli ini membuat upaya pengendalian nyamuk Anopheles berjalan tanpa arah yang jelas.
Di luar aspek kesehatan, Fraksi Golkar turut mengkritisi dampak sosial ekonomi dari proyek pertambangan skala besar yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat terdampak, khususnya tambang Pani Gold Project (PGP).
“Rekrutmen tenaga kerja seharusnya memprioritaskan masyarakat lokal yang kehilangan sumber penghidupan. Jangan biarkan generasi mereka tumbuh tanpa harapan,” kata Akbar.
Ia juga mengecam tindakan sepihak penutupan akses jalan menuju wilayah tambang rakyat oleh pihak perusahaan. Langkah itu disebut menambah kegelisahan warga dan memicu potensi konflik horizontal.
“Kami telah turun langsung ke lapangan pada 9 April. Kami meminta agar alternatif jalan dibuka. Masyarakat tidak boleh dikunci dalam kemiskinan,” ujarnya.
Persoalan lingkungan pun tak luput dari sorotan. Banjir yang terjadi pada 11 April, akibat sedimentasi sungai yang meluap, menyebabkan kerusakan rumah warga. Akbar mendesak pemerintah segera melakukan pengerukan sungai sebelum bencana kembali terulang.
Tak kalah genting, krisis air bersih yang melanda Kecamatan Dengilo hingga Popayato disebut sebagai persoalan mendasar yang hingga kini belum tertangani.
“Air adalah hak dasar. Tapi dari Dengilo sampai Popayato, warga kesulitan mendapat air bersih. Ini darurat, bukan sekadar kekurangan,” tegasnya.
Fraksi Golkar menutup pandangannya dengan seruan agar pemerintah daerah hadir secara nyata dan berpihak pada rakyat.
“Pemerintah harus benar-benar hadir, bukan hanya ada. Mari jaga stabilitas daerah dengan mendengar jeritan rakyat,” jelas Akbar.
Akbar juga menyoroti isu yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di tingkat Provinsi Gorontalo, yakni terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo (BSG) di Manado. Ia menilai bahwa absennya perwakilan Provinsi Gorontalo dalam jajaran komisaris merupakan bentuk pengabaian yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.
“Kami, Fraksi Partai Golkar, meminta kejelasan dari pemerintah daerah mengenai sikap dan langkah konkret terkait pelaksanaan RUPS BSG yang tidak mengakomodir perwakilan dari Provinsi Gorontalo di struktur komisaris. Ini bukan persoalan kecil, ini menyangkut kepentingan daerah yang harus diperjuangkan,” tegas Akbar.
Ia menambahkan bahwa isu-isu seperti ini harus mendapat perhatian serius demi menjaga stabilitas daerah dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Ini bagian dari upaya menjaga kestabilan daerah, dengan memperhatikan jeritan rakyat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom,” pungkasnya.
