Hibata.id – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan pandangan umum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar belum lama ini di Gedung DPRD Provinsi.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Espin Tulie, yang menekankan pentingnya arah pembangunan daerah yang partisipatif, adaptif, serta berbasis data dan tantangan aktual.
“RPJMD ini harus mampu menggarisbawahi potensi unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah perlu merancang program yang realistis, progresif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif serta berkelanjutan,” ujar Espin.
Dorong Agromaritim 4.0 dan Ekonomi Biru-Hijau
Fraksi PDIP menyoroti pentingnya pengembangan konsep Agro Maritim 4.0 sebagai arah transformasi sektor pertanian terpadu. Konsep ini mencakup integrasi wilayah darat, laut, dan udara dalam satu sistem sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan.
“Kami terus mendorong agar Provinsi Gorontalo menjadi pionir dalam implementasi agromaritim 4.0, dengan mengintegrasikan prinsip green economy dan blue economy,” jelas Espin.
Menurutnya, pengembangan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keberlanjutan lingkungan hidup dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi alam Gorontalo.
Selain sektor ekonomi, Fraksi PDIP turut menyoroti isu peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta tata kelola pemerintahan.
“RPJMD harus menjadi kompas yang menjawab tantangan pengangguran terbuka, rendahnya angka partisipasi sekolah, dan keterbatasan akses kesehatan di wilayah pedesaan dan pesisir,” tegas Espin.
Fraksi PDIP juga menekankan perlunya percepatan transformasi digital dalam layanan publik serta penerapan sistem meritokrasi untuk memperkuat kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan
Dalam konteks global, Espin mengingatkan agar penyusunan RPJMD mempertimbangkan adaptasi terhadap perubahan iklim, khususnya dalam sektor ketahanan pangan.
“Dampak perubahan iklim memerlukan perencanaan berbasis ilmiah agar mampu melahirkan program ketahanan pangan lokal yang berpihak pada pelestarian lingkungan,” jelasnya.
Harapan untuk Kolaborasi Pentaheliks
Menutup pandangannya, Fraksi PDIP mendorong penyempurnaan RPJMD melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.
“Kami berharap dokumen akhir RPJMD 2025–2029 disempurnakan melalui mekanisme pentahelix strategik dengan melibatkan DPRD, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil,” tutup Espin.
