Hibata.id – Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Kampung Baru Berkah (PKBB) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Alam Sutera, Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan, pada Senin (2/9/2024).
Aksi yang dilakukan oleh PKBB ini untuk memprotes soal adanya proyek pembangunan perumahan Alam Sutera, dalam hal ini Suvarna Sutera; kawasan Suvarna Respati di klaster Basanta dan Astha.
Proyek pembangunan yang dilakukan oleh PT. Alam Sutera sedari awal telah mendapatkan protes dari warga sekitar.
Pasalnya, proyek tersebut diklaim tidak pernah menjalankan prinsip-prinsip pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia- HAM.
Tanpa melalui konsultasi bermakna secara langsung kepada masyarakat, sehingga proyek pembangunan ini banyak berdampak kepada masyarakat sekitar pembangunan.
Baca juga: Razia Kos-kosan di Luwuk: Polisi Temukan Puluhan Liter Cap Tikus
Sopan, Ketua PKBB mengatakan, masyarakat yang berada di Kampung Baru Desa Sindang Panon, telah mengalami berbagai dampak.
“Seperti rumah retak dan rubuhnya sebagian tembok akibat adanya pemasangan tiang pancang yang disebabkan karena adanya getaran,” kata M. Sopan melalui rilis yang diterima.
Sopan bilang, proyek tersebut penutup jalan akses keluar masuk masyarakat, dan kerap terjadi banjir yang disebabkan karena adanya pembuangan air perumahan ke perkampungan.
“Hal itu diperparah dengan adanya penyempitan saluran air melalui pemasangan gorong-gorong sehingga membuat air cepat meluap saat hujan,” ujarnya
“Terlebih lagi, proyek itu dikerjakan selama 24 jam yang sangat mengganggu waktu istirahat bagi Masyarakat,” sambungnya
Baca juga: Penemuan Mayat di Perkebunan Sawit Gegerkan Warga Toili Sulteng
Selain itu, katanya, terdapat berbagai dampak lainnya yang telah terjadi, seperti longsornya timbunan tanah yang berdampak tanah masuk ke dalam rumah warga.
“Bahkan kalau musim hujan, banjir dengan longsoran tanah pun menggenang kurang lebih sebetis dewasa,” ungkapnya
Ia menambahkan, proyek tersebut telah merusak tanaman masyarakat hingga penutupan lahan Garapan yang telah ditanami padi dan tanaman lainnya.
“Perusahaan tanpa pemberitahuan sebelumnya menggunakan alat berat tanpa ganti kerugian,” ucapnya
Ia bilang, kurang lebih 2 tahun., proyek tersebut telah menggerus penghidupan Masyarakat. Katanya, Masyarakat benar-benar terganggu dengan keberadaan proyek ini.
Baca juga: 16 Tahun Gerindra, Prabowo Siap Pimpin Indonesia 2024-2029
Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai Upaya, termasuk hearing ke DPRD Kabupaten Tangerang, melaporkan ke Kantor staf kepresidenan-KSP, hingga ke komnas HAM RI.
Masyarakat pun pernah melakukan blokade di jalur keluar masuk areal pembangunan dan menghentikan berbagai pekerjaan proyek selama 17 hari berturut-turut.
“Tetapi yang didapat oleh masyarakat adalah pihak proyek memobilisasi ormas/preman dan juga kampung tetangga untuk menghentikan aksi dan mengancam masyarakat,” katanya
“Bahkan yang lebih tragis seorang nenek dari masyarakat Kampung Baru diancam akan dilindas oleh alat berat proyek,” sambungnya
Ia bilang, perusahaan sudah membuat janji kepada Masyarakat memberikan akses jalan, normalisasi pengairan dan perbaikan pengeluaran air perumahan yang masuk ke perkampungan melalui gorong-gorong.
Baca juga: 6 Fakta Menarik tentang Gunung Ile Mandiri di Flores Timur NTT
Tetapi hingga hari ini, katanya, janji tinggal janji. Perusahaan tidak melakukan apa yang dijanjikan kepada Masyarakat.
Dengan begitu, katanya, PT. Alam Sutera sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek itu tidak mengedepankan HAM masyarakat terdampak atau yang berada berdampingan dengan perumahan Alam Sutera.
Sehingga, Masyarakat yang tergabung dalam PKBB melakukan aksi hari ini. Mereka minta PT. Alam Sutera harus bertanggung jawab dan memberikan akses jalan keluar masuk kepada Masyarakat.
Selain itu, mereka juga meminta PT. Alam Sutera harus merealisasikan perbaikan sodetan/perairan sehingga tidak ada lagi resiko banjir.
“Perusahaan harus memperbaiki gorong-gorong pembuangan air hingga tidak berdampak banjir, serta harus menjalankan rekomendasi atas asas pembangunan perumahan berdasarkan konvensi PBB tentang HAM,” pungkasnya
