Hibata.id – Hampir setahun memimpin Kabupaten Tojo Una-Una, pasangan Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Surya mulai mendapat sorotan publik. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, keduanya membawa visi besar: “Terwujudnya masyarakat Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, makmur, dan sejahtera, hebat (bermartabat) dan berbudi budaya kolaborasi.”
Selama hampir satu tahun, sejumlah program telah dijalankan. Pemerintah daerah melakukan pembenahan tata kelola birokrasi, memperkuat layanan dasar, dan menata sistem pemerintahan berbasis transparansi. Namun di balik berbagai capaian itu, kritik muncul dari masyarakat yang menilai kesejahteraan warga belum banyak berubah.
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menaruh perhatian pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah. Salah satu langkah yang diapresiasi publik adalah pengangkatan 1.752 tenaga PPPK dengan anggaran sekitar Rp258 miliar, yang dinilai memberi kepastian bagi tenaga honorer.
Sektor pendidikan juga mendapat prioritas. Pemkab meluncurkan platform digital Binar Touna untuk memfasilitasi pendaftaran bantuan dan afirmasi bagi mahasiswa berprestasi asal Tojo Una-Una — sebuah upaya awal membangun kualitas sumber daya manusia lokal.
Di bidang infrastruktur, Ilham–Surya menargetkan perbaikan jalan penghubung antar-kecamatan dan peningkatan akses ke wilayah kepulauan. Layanan di Bandara Tanjung Api Ampana juga mulai ditingkatkan sebagai bagian dari strategi membuka jalur ekonomi dan pariwisata baru.
Namun, sejumlah kalangan menilai arah kebijakan pembangunan masih perlu diperkuat, terutama di sektor ekonomi dan pelayanan publik. Salah satunya datang dari Hersal Febrian, alumni Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Tojo Una-Una (IPMI-TU).
“Kami mengapresiasi semangat kerja pemerintah daerah, tapi masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terserap. Pemerintah perlu lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di desa dan wilayah kepulauan,” ujar Hersal kepada Hibata.id, Selasa, 28 Oktober 2025.
Menurutnya, kebijakan pembangunan seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
“Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata masih menghadapi persoalan klasik—minim permodalan, akses pasar terbatas, dan kurangnya pelatihan berbasis teknologi. Kalau sektor-sektor produktif ini diperkuat, visi masyarakat sejahtera bisa lebih cepat terwujud,” katanya.
Hersal menilai, momentum satu tahun kepemimpinan Ilham–Surya seharusnya menjadi titik refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah konkret menuju kesejahteraan masyarakat.
“Konsistensi, keterbukaan terhadap kritik, dan keberanian mempercepat reformasi birokrasi akan menentukan apakah visi besar yang diusung pasangan ini benar-benar dapat terwujud,” tutupnya.
