Hibata.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Pohuwato menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada Senin siang (14/7/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan sejumlah anggaran pendidikan, termasuk dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dinilai sarat kejanggalan.
Salah satu orator aksi, Irfandi, menyatakan bahwa demonstrasi berlangsung dengan tensi tinggi karena pihak Dinas Pendidikan dianggap tidak memberikan kejelasan terkait penggunaan anggaran tersebut.
Ia secara khusus menyoroti kondisi salah satu sekolah di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, yang nyaris roboh namun luput dari perhatian pemerintah.
“Kami sangat menyesalkan sikap Dinas Pendidikan yang terkesan tidak bekerja secara maksimal. Ada indikasi kuat bahwa mereka menyembunyikan informasi dari publik terkait alokasi anggaran,” tegas Irfandi.
Lebih lanjut, Irfandi mendesak Dinas Pendidikan agar membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama mengenai dana pendidikan yang telah digelontorkan di Kabupaten Pohuwato.
“Kepala Dinas Pendidikan tidak becus dalam mengelola anggaran. Sangat disayangkan jika ada sekolah yang nyaris ambruk hanya karena kelalaian dan ketidakpedulian,” pungkasnya.
Selain menuntut transparansi, massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan lain:
- Mendesak Bupati Pohuwato segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya yang dianggap tidak menjalankan tugas secara maksimal.
- Mendesak Kepala Dinas Pendidikan segera membuka akses informasi penggunaan dana BOS, PIP, dan DAK di setiap sekolah serta melibatkan masyarakat, komite sekolah, dan lembaga independen dalam proses pengawasan.
- Meminta pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan untuk perbaikan gedung sekolah yang tidak layak, khususnya di wilayah pesisir dan terpencil.
- Mendesak Kepala Dinas Pendidikan menindak tegas oknum tenaga pendidik yang melakukan pelanggaran etika maupun hukum.
- Meminta Dinas Pendidikan menjadi garda terdepan dalam melindungi peserta didik.
- Meminta Kepala Dinas Pendidikan menyediakan data laporan anggaran dan program kerja di platform digital yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
Mereka berharap pemerintah daerah tidak menutup mata atas kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan.
Dinas Membantah Tudingan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Fitriani Lasantu, angkat bicara menanggapi kritik dari Aliansi Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Pohuwato terkait dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Fitriani membantah tudingan bahwa pihaknya tidak bekerja maksimal. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan secara rutin melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memantau kondisi di lapangan.
“Kami sering turun ke sekolah-sekolah. Bahkan saya baru kembali dari Jakarta setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) revitalisasi 13 sekolah,” jelasnya.
Menurut Fitriani, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang membuat perbaikan infrastruktur pendidikan tidak bisa dilakukan secara serentak.
“Bayangkan, satuan pendidikan di kabupaten ini jumlahnya sangat banyak. Anggaran miliaran rupiah pada tahun 2021 tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan fisik, karena harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pendidikan setiap harinya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa revitalisasi sekolah tetap menjadi prioritas Dinas Pendidikan. “Kami juga punya tanggung jawab moral. Hampir setiap hari kami mengundang para kepala sekolah untuk menjaga keharmonisan. Tidak hanya melakukan sosialisasi, tapi juga evaluasi menyeluruh,” tambahnya.
Terkait kondisi sekolah di Desa Bulili yang disorot mahasiswa, Fitriani memastikan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal perbaikan ke pemerintah pusat.
“Sekolah-sekolah yang kondisi fisiknya mendesak, termasuk di Bulili, sudah kami ajukan. Namun, karena keterbatasan dana, beberapa program memang harus menunggu giliran untuk direalisasikan,” tegasnya.
