Hibata.id – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik keimigrasian berkualitas.
Kepala Kantor, Gelora Adil Ginting, menyatakan institusinya menjalankan langkah strategis secara menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat berlangsung cepat, tepat dan efisien serta bebas praktik korupsi.
“Peningkatan mutu layanan menjadi salah satu elemen penting untuk mendorong kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” kata Adil Ginting.
Pada periode Januari–Oktober 2025, Kantor Imigrasi Gorontalo mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3.192.985.150, atau mencapai 109,94 % dari target Rp2.904.400.000. Realisasi ini menjadi indikator positif efektivitas layanan keimigrasian serta meningkatnya kepercayaan publik.
Instansi ini menjalankan berbagai program dan kegiatan strategis di bidang keimigrasian. Program mencakup pelayanan keimigrasian, pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), penyediaan informasi keimigrasian serta pengawasan dan penegakan hukum.
Selain itu, sejumlah inovasi layanan terus dikembangkan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Hingga Oktober 2025, Kantor Imigrasi Gorontalo telah menerbitkan sebanyak 4.560 dokumen perjalanan bagi Warga Negara Indonesia: 2.401 paspor biasa dan 2.159 paspor elektronik. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kantor ini juga mengoperasikan TPI laut untuk pemeriksaan dan pengawasan terhadap awak alat angkut non-reguler yang keluar masuk wilayah perairan melalui jalur utama di Provinsi Gorontalo.
Fasilitas pemeriksaan berada di TPI Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, serta terminal khusus di Pelabuhan Lalape, Kabupaten Pohuwato.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian, tercatat perlintasan sebanyak 24 alat angkut dan total 513 awak kapal: terdiri atas 64 WNI dan 449 WNA.
Pada periode yang sama kantor juga melayani 193 izin tinggal keimigrasian, terdiri atas 134 izin tinggal kunjungan, 58 izin tinggal terbatas, serta satu perubahan status izin tinggal terbatas ke tetap.
Pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan secara intensif. Selama periode tersebut institusi mencatat 32 operasi intelijen, 14 operasi mandiri, satu rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing dan satu operasi gabungan.
Tindakan administratif keimigrasian sebanyak 13 kasus termasuk 12 WNA dideportasi; lima di antaranya diduga terlibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Satu WNA lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Manado untuk proses lebih lanjut.
Sebagai langkah berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan keimigrasian, Kantor Imigrasi Gorontalo terus mendorong pembaharuan dan pengembangan layanan.
Inisiatif ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat akan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah diakses, terjangkau serta memiliki standar kinerja terukur, sehingga kualitas layanan dapat terus meningkat secara konsisten.
Beberapa inovasi unggulan yang telah dinikmati masyarakat antara lain: Paspor Keliling; SILAT-GO (Sistem Informasi Laporan Alat Angkut Gorontalo); SINIKE-ILATO (Sistem Notifikasi Izin Keimigrasian); SIMPEL-GO (Sistem Pengawasan Lalu Lintas Orang Asing Gorontalo); SINIAR ILATO (Podcast/SINiar) serta SIMONIKA (Sistem Monitoring Informasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat).
Untuk menjamin keterbukaan informasi dan membangun citra positif, Kantor Imigrasi Gorontalo aktif melakukan publikasi melalui kanal media sosial (Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube) serta situs resmi dengan total 1.251 konten publikasi.
Kerja sama dengan media lokal dan nasional juga terus dijalin dalam rangka penyebaran informasi keimigrasian di wilayah Provinsi Gorontalo. Layanan konsultasi informasi dan pengaduan masyarakat juga tersedia.
Untuk memperluas pemahaman publik dan pemangku kepentingan terhadap tugas dan fungsi keimigrasian, institusi ini telah melaksanakan sosialisasi keimigrasian sepanjang tahun 2025.
Selain itu, sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) sesuai ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kantor Imigrasi Gorontalo telah membentuk dan mengukuhkan sejumlah Desa Binaan Imigrasi, termasuk Desa Suka Makmur (Kabupaten Gorontalo), Desa Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Desa Katialada (Kabupaten Gorontalo Utara).
Program desa binaan bertujuan memperluas penyebaran informasi, memberikan sosialisasi serta penyuluhan hukum terkait keimigrasian, termasuk pengurusan paspor, perlindungan pekerja migran Indonesia serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO dan TPPM.
Dengan capaian kinerja sepanjang 2025 tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.
Upaya strategis dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian dan realisasi anggaran, pengawasan melekat atas pelaksanaan program agar selaras dengan rencana penarikan dana, serta peninjauan kinerja pegawai secara periodik guna memastikan setiap unsur memberikan peran optimal.
Selain itu, institusi tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan penegakan hukum keimigrasian sebagai bagian dukungan terhadap 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang turut berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
