Hibata.id – Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo untuk menjaga inflasi tetap terkendali menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang difasilitasi BI pada 4 Februari 2026 dan dihadiri seluruh kepala daerah di Provinsi Gorontalo.
Sebagai tindak lanjut HLM TPID, BI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan memperkuat implementasi strategi 4K yang terintegrasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Untuk aspek Keterjangkauan Harga (K1), BI dan TPID mengoptimalkan pemantauan harga serta pasokan pangan strategis melalui pemanfaatan early warning system seperti IPH BPS dan PIHPS BI.
Tim juga melakukan pemantauan lapangan terpadu serta stabilisasi harga melalui intervensi pasar yang terkoordinasi, tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat komoditas lewat Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hingga awal Februari 2026, pemerintah daerah telah melaksanakan tiga kali GPM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan tersebut akan ditingkatkan intensitasnya selama periode Ramadan dan menjelang Idulfitri.
Jaga Ketersediaan Pasokan
Pada aspek Ketersediaan Pasokan (K2), pemerintah daerah memperkuat sumber pasokan lokal untuk komoditas pangan strategis.
Selain itu, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan komoditas yang produksinya terbatas di Gorontalo.
Kerja sama tersebut antara lain mencakup pasokan bawang merah dari Kabupaten Enrekang serta tomat dari Kabupaten Minahasa Selatan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan selama periode hari besar keagamaan nasional.
Dalam aspek Kelancaran Distribusi (K3), pemerintah daerah memberikan subsidi ongkos angkut pada pelaksanaan GPM dan pasar murah agar harga tetap stabil di tingkat konsumen.
Otoritas terkait juga memastikan ketersediaan BBM dan LPG, kesiapan armada angkut, pengawasan distribusi lintas wilayah, serta mitigasi risiko cuaca yang dapat mengganggu rantai pasok.
Ke depan, penguatan KAD juga akan dilakukan antara Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Tomohon untuk komoditas tomat guna memperluas akses pasokan.
Pada aspek Komunikasi Efektif (K4), BI dan TPID menggencarkan kampanye belanja bijak sesuai kebutuhan serta memperluas publikasi kegiatan GPM dan inspeksi pasar.
Langkah komunikasi ini bertujuan menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha agar tetap rasional dalam menetapkan harga.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Gorontalo Bambang Setya Permana menegaskan, bahwa sinergi seluruh pihak menjadi kunci pengendalian inflasi daerah.
“Kami memastikan strategi 4K berjalan secara konsisten dan terintegrasi. Melalui penguatan GPM, Kerjasama Antar Daerah, subsidi distribusi, serta komunikasi yang masif, kami optimistis inflasi Gorontalo tetap terkendali selama Ramadan dan Idulfitri 2026,” ujar Bambang dalam acara PIRAMIDA (Ngopi Bareng Insan Media).
Ia juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan, memanfaatkan produk UMKM olahan pangan sebagai alternatif konsumsi, serta menggunakan transaksi non-tunai agar lebih efisien dan aman.
“Penggunaan pembayaran non-tunai tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan dan peredaran uang rusak,” tambahnya.
Melalui sinergi berkelanjutan antara BI, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, stabilitas harga dan daya beli masyarakat Gorontalo diharapkan tetap terjaga sepanjang 2026.
