Hibata.id – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran sebagai mediator dalam konflik Iran dan Amerika Serikat (AS) merupakan niat baik.
Namun, ia mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar inisiatif diplomasi bilateral.
JK menyampaikan pandangan tersebut menanggapi eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang meningkat usai serangan militer pada akhir Februari 2026.
“Ya niat, rencana itu baik saja. Tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” ujar JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).
Kompleksitas Konflik Global
JK menegaskan konflik Iran dan AS tidak berdiri sendiri. Ketegangan tersebut juga melibatkan Israel serta kepentingan sejumlah negara besar lain yang memiliki pengaruh kuat dalam tatanan politik dan keamanan dunia.
Menurut dia, konflik antarnegara besar selalu berkaitan dengan kepentingan strategis, ekonomi, dan militer yang saling berkelindan. Dalam situasi seperti itu, upaya mediasi memerlukan posisi tawar yang kuat serta dukungan internasional yang luas.
Ia menilai inisiatif Indonesia harus mempertimbangkan realitas tersebut agar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga efektif.
Posisi Indonesia dalam Diplomasi Internasional
JK menyebut Indonesia memiliki modal moral sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan konsisten menyuarakan perdamaian. Namun, ia menekankan bahwa pengaruh politik dan militer Indonesia di tingkat global masih terbatas.
“Palestina dengan Israel saja (Indonesia) tidak bisa (meredam), sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat Amerika,” katanya.
Pernyataan itu merujuk pada pengalaman panjang konflik Palestina–Israel yang hingga kini belum mencapai penyelesaian permanen meski berbagai negara telah berupaya menjadi penengah.
JK berpandangan bahwa kekuatan besar seperti Amerika Serikat memegang peranan dominan dalam berbagai isu global, mulai dari keamanan hingga perdagangan internasional.
Kondisi tersebut memengaruhi ruang gerak negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam menjalankan diplomasi strategis.
Selain faktor politik dan keamanan, JK juga menyinggung hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat. Ia menilai sejumlah kerja sama perdagangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi.
Menurut dia, fakta tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia saat berhadapan dengan negara berkekuatan besar. Oleh karena itu, setiap langkah diplomasi di tingkat global perlu dihitung secara cermat agar selaras dengan kepentingan nasional.
Perlu Strategi Diplomasi Terukur
JK menegaskan bahwa peran sebagai mediator konflik internasional memerlukan kesiapan menyeluruh, baik dari sisi diplomasi, dukungan global, maupun kekuatan tawar.
Ia menyarankan agar pemerintah menyusun strategi yang matang sebelum mengambil peran dalam konflik berskala besar seperti ketegangan Iran dan AS.
Pandangan JK membuka ruang diskusi mengenai posisi Indonesia di panggung dunia. Di satu sisi, Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Di sisi lain, dinamika geopolitik global menuntut perhitungan strategis yang realistis dan terukur.
Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia tetap dapat berkontribusi dalam upaya perdamaian internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan keseimbangan hubungan global.
