Hibata.id – Di tengah deretan angka dalam dokumen anggaran, ada cerita tentang siapa yang diprioritaskan dan siapa yang harus menunggu.
Pada 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengalokasikan Rp2,508 miliar untuk bantuan sosial (bansos). Program itu dirancang menjangkau 9.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, memasuki 2026, angka tersebut berubah.
Data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) menunjukkan pagu bansos turun menjadi Rp786 juta. Jumlah penerima ikut menyusut menjadi 3.000 KPM.
Artinya, anggaran berkurang sekitar Rp1,722 miliar atau 68 persen, sementara 6.000 keluarga tidak lagi masuk daftar penerima.
Paket bantuan yang diberikan tetap sama, beras 10 kilogram, minyak goreng 2 liter, telur 10 butir, dan gula pasir 1 kilogram. Namun, cakupannya jauh lebih sempit.
Penurunan ini terjadi saat angka kemiskinan Gorontalo masih berada di level dua digit.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 155,76 ribu orang atau 12,62 persen dari total penduduk.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Relfin Buata, menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari efisiensi anggaran.
“Ini sesuai instruksi Gubernur karena adanya efisiensi anggaran. Sehingga anggaran bantuan sosial BLP3G turun dan hanya untuk 3.000 keluarga penerima manfaat,” ujar Relfin saat dikonfirmasi, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan bantuan 2026 difokuskan pada tiga kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, dan Boalemo.
“Tahun ini hanya tersebar di tiga kabupaten yang mengalami kemiskinan pada desil 1 dan 2,” katanya.
Relfin juga menyampaikan adanya pengalihan anggaran ke sektor lain.
“Karena efisiensi anggaran, ada pengalihan ke sektor lain. Dinas hanya menerima pagu anggaran yang sudah ditetapkan seperti itu,” ujarnya.
Namun, di bagian lain dokumen yang sama, publik menemukan angka berbeda.
Pada unit Biro Umum Pemprov Gorontalo, tercatat sedikitnya delapan paket pemeliharaan kendaraan dinas pada 2026 dengan total nilai lebih dari Rp1,2 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari APBD 2026 melalui metode pengadaan langsung.
Nilai itu bahkan melampaui total anggaran bansos yang hanya Rp786 juta.
Kontras ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah kebijakan fiskal daerah.
Ketika 155 ribu lebih warga masih hidup dalam kategori miskin, ruang fiskal untuk perlindungan sosial justru menyempit.
Di saat yang sama, belanja pemeliharaan kendaraan dinas tetap berada pada angka miliaran rupiah.
Efisiensi memang menjadi alasan resmi. Namun, publik menilai efisiensi tidak hanya soal memangkas, melainkan juga soal memilih.
APBD pada akhirnya bukan sekadar dokumen angka. Ia mencerminkan keberpihakan.
Di tengah keterbatasan fiskal 2026, masyarakat kini menunggu penjelasan lebih rinci: sektor mana yang menjadi prioritas utama dan bagaimana pemerintah memastikan warga rentan tetap terlindungi ketika bantuan sosial dipersempit secara signifikan.
