Hibata.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyebut sekitar 160 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Pemerintah pun mulai memetakan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah awal persiapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
Rini menegaskan angka pensiun tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menyusun strategi pengisian formasi secara terukur dan berbasis kebutuhan riil instansi.
“Pemerintah sedang melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara menyeluruh bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Rini dalam keterangan resmi di Jakarta.
Pemetaan Kebutuhan dan Kompetensi
Ia menjelaskan, pemerintah tidak sekadar menghitung jumlah kursi kosong akibat pensiun. Kementerian PAN-RB mengarahkan setiap instansi untuk mengusulkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan kompetensi di masa depan.
Langkah itu, kata dia, penting untuk memastikan rekrutmen ASN mendukung transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Menurut Rini, kebutuhan ASN saat ini semakin spesifik, terutama pada bidang digitalisasi layanan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta sektor prioritas pembangunan nasional.
Tahapan Menuju Seleksi CPNS 2026
Meski memberi sinyal pembukaan CPNS 2026, Rini menegaskan pemerintah belum menetapkan jadwal resmi. Saat ini, proses masih berada pada tahap pengumpulan usulan formasi dari seluruh instansi pusat dan daerah.
Selain itu, pemerintah juga melakukan:
Verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan
Penyesuaian standar kompetensi
Perhitungan kemampuan fiskal negara
Koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan
Rini menyatakan pemerintah akan mengumumkan secara terbuka apabila seluruh tahapan administratif dan penganggaran telah selesai.
Peluang bagi Lulusan Baru
Rini menilai tingginya angka pensiun membuka peluang bagi generasi muda untuk bergabung menjadi ASN. Pemerintah ingin memberi ruang lebih besar bagi lulusan baru yang memiliki kompetensi relevan dengan kebutuhan birokrasi modern.
“Kami ingin memastikan rekrutmen ke depan mampu menghadirkan talenta terbaik untuk memperkuat pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, seleksi CPNS mendatang tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sistem berbasis merit.
Reformasi Birokrasi Berbasis Kualitas
Gelombang pensiun 2025 menjadi momentum evaluasi struktur organisasi dan distribusi pegawai. Pemerintah berupaya menyeimbangkan jumlah ASN dengan kebutuhan strategis nasional agar birokrasi lebih adaptif dan profesional.
Dengan proyeksi 160 ribu PNS pensiun, pemerintah membuka ruang pembaruan sistem kepegawaian melalui rekrutmen yang lebih selektif dan berorientasi kompetensi.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memantau informasi resmi terkait CPNS 2026 melalui kanal Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menghindari informasi yang tidak valid.
