Hibata.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers daring, Selasa (18/11/2025), terkait rencana pembangunan Markas Batalyon TNI AD di Tanamalia. Acara bertajuk “ALTERA! Merespon Rencana Pembangunan Markas Batalyon TNI AD di Tanamalia” dipandu Zulfaningsih HS, Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial WALHI Sulsel.
Konferensi menghadirkan Pak Radit, perwakilan masyarakat Loeha Raya, yang menyampaikan keresahan warga akibat rencana pembangunan di atas kebun merica yang menjadi sumber penghidupan mereka. Konflik ini sudah berlangsung sejak 2022, terkait eksplorasi PT Vale yang dianggap dilakukan tanpa pelibatan warga.
“Sudah ada tiga titik pemasangan spanduk di kampung Lengkona. Itu didirikan tanpa ada penyampaian ke masyarakat. Warga di sini punya hak untuk berkebun. Selama ini kami memanfaatkan tanah itu untuk hidup,” kata Pak Radit.
Ketidakjelasan informasi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menambah kebingungan warga. Data lokasi pembangunan yang disampaikan pemerintah berbeda dengan kondisi di lapangan, sehingga keresahan meluas di sejumlah desa sekitar.
Arfiandi Anas, Kepala Divisi Hukum dan Politik Hijau WALHI Sulsel, menekankan bahwa pembangunan batalyon baru harus menghormati hak masyarakat, aspek sosial, dan keberlanjutan ekologi. “UU TNI mengatur fungsi dan kewenangan militer, termasuk batasan dalam urusan sipil. TNI tidak boleh ditempatkan pada posisi yang berhadapan dengan masyarakat. Kehadiran aparat seharusnya membawa rasa aman, bukan ketakutan,” ujarnya.
Direktur WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, meminta Panglima TNI meninjau ulang rencana pembangunan batalyon. Ia menegaskan, tidak ada potensi ancaman kedaulatan negara di Tanamalia, karena semua aktivitas masyarakat hanya bercocok tanam.
Selain itu, Al Amin menyoroti PT Vale Indonesia. “Sudah tidak benar jika konsesi yang diklaim PT Vale disebut diberikan kepada TNI untuk pembangunan batalyon. Perusahaan tidak boleh melibatkan aparat TNI dalam aktivitas pertambangannya,” katanya.
Konferensi pers ditutup dengan penegasan bahwa WALHI Sulsel dan masyarakat Loeha Raya menuntut transparansi informasi, penghentian segala bentuk intimidasi, serta perlindungan hak konstitusional warga. Organisasi lingkungan itu meminta semua pihak yang berwenang mengambil keputusan yang berpihak pada keselamatan warga dan keadilan lingkungan.
