Hibata.id – Aliansi Masyarakat Melawan (AMM) meminta Kapolda Gorontalo yang baru, Irjen Pol. Eko Wahyu Prasetyo dan Kapolres Pohuwato AKBP Busroni diminta untuk melakukan penindakan dan penangkapan kepada pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Pohuwato.
Koordinator AMM, Syahril Razak mengatakan, jika aparat penegak hukum (APH) dari kepolisian terus membiarkan praktik ilegal yang dilakukan mafia PETI di Pohuwato, maka tatanan hukum akan hancur. Ia dengan tegas seruan perang dengan Mafia PETI Pohuwato.
“Jangan main-main, Mafia PETI ini sudah seperti kanker yang menggerogoti tubuh negeri ini. Mereka merusak hutan, mencemari air, dan menghancurkan masa depan masyarakat. Kapolda dan Kapolres harus segera tindaki Mafia PETI di Pohuwato ini,” tegas Syahril
Syahril bilang, jika Kapolda Gorontalo dan Kapolres Pohuwato tidak bisa menindak tegas dan menangkap Mafia PETI di Pohuwato, lebih baik mereka mundur dari jabatannya. Ia tegaskan, jangan jadi pemimpin kalau takut menghadapi bandit PETI.
“Tidak ada tempat bagi pemimpin yang lemah dan tidak berani menegakkan hukum,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, jika dalam waktu dekat Kapolda Gorontalo dan Kapolres Pohuwato tidak menunjukkan tindakan nyata dalam memberantas mafia PETI, maka AMM bersama gelombang massa akan melakukan demonstrasi dengan kekuatan yang lebih besar.
“Kami tidak akan diam. Kami akan terus turun ke jalan, dan terus berteriak sampai hukum ditegakkan. Jangan coba-coba menenangkan kami dengan pencitraan murahan, karena kami tahu siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang bermain dalam kubangan kotor mafia tambang ilegal,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat sudah cukup menderita akibat ulah mafia PETI yang merusak lingkungan tanpa adanya konsekuensi. Hutan-hutan di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, telah beralih fungsi menjadi lahan eksploitasi ilegal yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat kecil dibiarkan menderita.
Lebih lanjut, Syahril menekankan bahwa apa yang terjadi saat ini bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Masyarakat di Kecamatan Popayato Serumpun kini dihadapkan pada ancaman besar: krisis air bersih.
“Air bersih adalah hak hidup. Jika hutan dirusak, sungai dicemari, dan air menjadi beracun, lalu bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup? Jika aparat tidak bertindak, maka mereka adalah bagian dari kejahatan ini,” katanya.
“Bukan hanya itu, jika aparat tidak bertindak, mereka bukan hanya membiarkan rakyat mati perlahan, tetapi juga menjadi komplotan pembunuhan terstruktur yang mengatasnamakan hukum,” sambungnya.
Syahril mengingatkan bahwa dampak dari aktivitas PETI tidak hanya bersifat jangka pendek. Generasi mendatang akan mewarisi tanah yang rusak, air yang tercemar, dan lingkungan yang hancur. Jika semua ini terus dibiarkan, katanya, Gorontalo akan menjadi kuburan bagi anak-anaknya sendiri.
Ia menantang Kapolda Gorontalo dan Kapolres Pohuwato untuk menunjukkan tindakan nyata mereka dalam 100 hari kerjanya. Namun, katanya, jika dalam 100 hari tidak ada perubahan nyata, AMM akan datang dengan massa yang lebih besar, dengan suara yang lebih lantang, dan dengan perlawanan yang lebih keras.
“Kami tidak takut!. Kami siap berjuang sampai mafia PETI ini benar-benar ditumpas!” ujarnya.
AMM berjanji akan terus mengawal persoalan ini dengan segala cara. Mereka menegaskan bahwa ini bukanlah ancaman kosong, melainkan janji perjuangan yang akan mereka buktikan melalui aksi nyata di lapangan.
“Apakah Kapolda dan Kapolres siap menjawab tantangan ini? Atau mereka akan memilih diam dan menjadi bagian dari kejahatan lingkungan ini?” tanya Syahril.
