Hibata.id – Bukan sekadar angka, 18 kendaraan dinas “pulang kandang” ke Pemkab Bone Bolango jadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango.
Momen ini berlangsung di Kantor Kejari Bone Bolango, Rabu (8/10/2025), dan langsung mencuri perhatian.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan, langkah penertiban aset daerah ini bukan hal sepele.
Menurutnya, ini bagian penting dari upaya besar menata tata kelola pemerintahan yang benar-benar bersih.
“Ini bagian dari upaya kami untuk menatausahakan barang milik daerah secara baik dan tertib, mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, hingga yang paling penting adalah pengamanan aset,” ujar Iwan Mustapa.
Ternyata, dari ribuan aset milik Pemkab Bone Bolango, ada 18 kendaraan yang berhasil diamankan kembali berkat kerja sama intens dengan pihak Kejaksaan.
“Alhamdulillah, ada 17 kendaraan roda dua dan satu kendaraan roda empat yang bisa kita selamatkan dan didayagunakan kembali untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Insya Allah, kerja sama ini akan terus berkelanjutan. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Kejaksaan Negeri Bone Bolango,” katanya.
Iwan juga memastikan, Pemkab Bone Bolango berkomitmen agar seluruh aset daerah benar-benar terdata dan dimanfaatkan maksimal demi pelayanan publik yang lebih efisien dan berintegritas.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Deddy Herliyantho, menegaskan bahwa kegiatan pengembalian aset ini jauh dari kesan seremonial.
“Kami berharap langkah ini tidak berhenti di sini. Saat ini baru 18 kendaraan yang ditangani. Jika nanti masih ada aset yang dikuasai pihak lain, tentu akan kami lanjutkan proses pengembaliannya sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengamanan aset negara,” tegas Deddy.
Ia menambahkan, keberhasilan pengembalian aset tersebut adalah hasil nyata dari kolaborasi, komunikasi, dan komitmen bersama antara Kejaksaan dan Pemkab Bone Bolango.
“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Langkah cepat ini membuat publik penasaran: masih berapa banyak aset lain yang bisa “dipulangkan” ke pangkuan daerah? Satu hal pasti—sinergi antara Kejari dan Pemkab Bone Bolango kini jadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan yang baik bukan sekadar jargon.
