Hibata.id — Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Gagasan ini kembali mencuat usai diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam Musda VI Partai Golkar Gorontalo beberapa waktu lalu.
Menurut Thomas, Partai Golkar telah mengkaji wacana tersebut secara menyeluruh dan menilai sistem pemilihan oleh DPRD lebih efisien dari segi biaya serta minim potensi konflik dibandingkan pilkada langsung.
“Pilkada langsung memerlukan anggaran besar. Kalau melalui DPRD, biayanya bahkan tidak sampai 20 persen dari pilkada langsung. Selain hemat, juga jauh lebih minim konflik,” kata Thomas di Gorontalo, Selasa (29/7/2025).
Namun, usulan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan potensi konflik kepentingan, termasuk risiko pergeseran praktik politik uang dari masyarakat ke anggota dewan.
Menanggapi hal itu, Thomas menilai mekanisme pilkada melalui DPRD justru lebih mudah diawasi. Ia mencontohkan kondisi di Provinsi Gorontalo.
“Di Gorontalo, ada sekitar satu juta pemilih yang harus diawasi saat pilkada langsung. Tapi jika melalui DPRD, hanya 45 anggota dewan yang diawasi. Itu jauh lebih sederhana,” ujarnya.
Thomas juga menanggapi anggapan bahwa sistem ini akan menguntungkan partai besar seperti Golkar. Menurutnya, meskipun Golkar memiliki banyak kursi, partainya tetap perlu membangun koalisi untuk mencapai kesepakatan politik.
“Golkar memang punya banyak kursi, tapi tidak mayoritas. Tetap butuh kerja sama. Tapi ya, Golkar itu jagonya,” ucapnya sambil tersenyum.
Wacana pilkada tidak langsung ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik dan pengamat politik. Di tengah tantangan fiskal dan dinamika politik nasional, usulan ini diprediksi akan terus menjadi topik diskusi hangat, termasuk di wilayah Gorontalo.
