Hibata.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2025, baik sebelum maupun setelah proses efisiensi.
Rapat yang berlangsung di Aula Dulohupa, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (21/4/2025) tersebut menghadirkan sejumlah mitra kerja Komisi I, antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pertanian, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo.
Salah satu poin strategis yang mengemuka dalam forum tersebut adalah pentingnya verifikasi faktual terhadap media massa lokal. Anggota Komisi I DPRD, Kristina Udoki, menegaskan bahwa proses verifikasi oleh Kominfo merupakan bagian dari upaya menjalin kerja sama yang sehat dan profesional dengan media.
“Jika Dinas Kominfo memilih untuk bermitra hanya dengan media yang telah terverifikasi secara faktual, itu adalah hak kebijakan mereka. Namun, pemerintah daerah juga tidak dilarang jika menggunakan media yang belum terverifikasi. Semua kembali pada regulasi dan kebutuhan daerah masing-masing,” ujar Kristina.
Lebih lanjut, Kristina mendorong Kominfo agar menginisiasi program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bentuk peningkatan kualitas jurnalisme di daerah. Menurutnya, sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap media.
Ia menambahkan, Komisi I DPRD siap mengalokasikan dukungan anggaran melalui skema pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD apabila Kominfo mengalami keterbatasan dana untuk menjalankan program UKW.
“Kalau Kominfo kesulitan dari sisi pembiayaan, kami di Komisi I siap mendukung lewat pokir. Harapannya, semakin banyak media di Gorontalo yang terverifikasi dan wartawannya bersertifikat,” tegasnya.
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendorong tata kelola informasi yang transparan dan memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan insan pers di wilayah ini.
