Hibata.id – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan komitmen penuh untuk mengawal dan memperjuangkan nasib guru honorer non-kategori yang selama ini menuntut kejelasan status kepegawaian, Senin (17/11/2025).
Sikap tersebut disampaikan setelah Komisi IV menerima langsung massa aksi tenaga pendidik yang menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
Anggota Komisi IV, Ghalib Lahidjun, menyampaikan bahwa persoalan guru honorer di Gorontalo memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain.
Di wilayah lain, para guru demonstran umumnya telah mendapatkan SK dan menerima honor dari yayasan. Sementara di Gorontalo, banyak guru honorer non-kategori belum memperoleh kepastian status.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran para guru di Gedung Rakyat hari ini. Aspirasi ini sudah menjadi perhatian kami sejak pertama kali masuk ke DPRD,” ujar Ghalib.
Komisi IV memastikan bahwa perjuangan tidak akan berhenti pada tahap dengar pendapat. Menurut Ghalib, para guru honorer non-kategori di Gorontalo sebenarnya telah mengikuti seleksi di tingkat provinsi sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif.
“Pemerintah provinsi harus bertanggung jawab terhadap pengangkatan dan masa depan Bapak-Ibu guru,” tegasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV akan menerbitkan Surat Rekomendasi resmi kepada Gubernur Gorontalo. Surat tersebut bertujuan menindaklanjuti permintaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar pemerintah provinsi membuat analisis khusus terkait guru honorer non-kategori.
“Nantinya analisis itu akan kami dorong agar disampaikan kepada Menpan-RB dan BKN,” tambah Ghalib.
Komisi IV berharap penerbitan surat rekomendasi tersebut menjadi pintu masuk bagi Gubernur untuk segera melakukan pertemuan langsung dengan Menpan-RB dan BKN.
“Kami ingin ada diskresi atau kebijakan khusus bagi tenaga pengajar non-kategori di Provinsi Gorontalo. Itu harapan kami bersama para guru,” tutupnya.
