Hibata.id – Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September biasanya menjadi momen refleksi atas perjuangan panjang kaum tani di Indonesia.
Namun, bagi petani di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, peringatan itu justru menghadirkan kepedihan.
Alih-alih menikmati hasil panen, mereka kini terjebak dalam kesulitan akibat sedimentasi dari aktivitas tambang ilegal yang merusak aliran irigasi.
“Sekitar 80 persen petani di Duhiadaa sudah enggan mengelola sawah. Mereka takut gagal panen lagi,” ujar Abdurahman Lukum, petani yang juga mewakili suara warga setempat, Rabu (24/9/2025).
Dulu, setiap musim panen, karung-karung gabah menumpuk di gilingan. Beras petani bahkan sudah dipesan pengusaha sebelum panen selesai.
Kini pemandangan itu berganti: sawah-sawah dibiarkan kosong, dan petani justru membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari.
“Uang jajan anak-anak dulu lancar. Sekarang hanya dicukup-cukupi. Kadang kami hanya bisa beri motivasi agar mereka tetap sabar dan sekolah,” tutur Abdurahman dengan suara bergetar.
Kerugian akibat gagal panen membuat banyak petani terlilit hutang. Biaya pengolahan sawah yang mencapai Rp6 juta per hektare tak lagi bisa ditutupi.
Pengusaha gilingan padi yang biasanya menalangi biaya juga ikut terhimpit, bahkan ada yang berencana menjual gilingan karena hutang di bank.
“Bantuan mesin pengolahan sawah memang ada, tapi untuk solar dan operator saja petani sudah tak sanggup bayar,” jelasnya.
Sedimen, Biang Kerok Kehancuran
Menurut Abdurahman, akar masalah terletak pada sedimen yang masuk ke saluran irigasi. Air keruh bercampur lumpur membuat tanaman padi gagal tumbuh dan sering menyebabkan gatal-gatal bagi petani saat mengolah sawah.
“Kalau air bersih tanpa sedimen, hasil panen pasti berbeda. Dulu tambang manual tidak merusak, tapi sekarang tambang ilegal jadi penyumbang utama sedimen,” tegasnya.
Abdurahman menegaskan, petani sudah menyerahkan sepenuhnya solusi kepada pemerintah. Mereka mendesak agar dilakukan uji sampel air dan tanah, serta langkah konkret untuk menghentikan sedimentasi.
“Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, sawah di Duhiadaa dan Buntulia tinggal nama. Padahal, ini soal masa depan pangan Pohuwato,” katanya.
Krisis yang dialami petani Pohuwato menjadi cermin bahwa ketahanan pangan daerah rentan terganggu jika kerusakan lingkungan tidak segera ditangani.
Di tengah peringatan Hari Tani Nasional, suara para petani ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah hingga pusat untuk segera bertindak.
