Hibata.id – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kader PDIP di berbagai tingkatan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara kritis dan konstruktif demi menjaga kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dalam agenda konsolidasi nasional partai yang digelar di Bali, Kamis (31/7/2025).
“Bu Megawati menegaskan pentingnya dukungan terhadap pemerintahan, terutama dalam konteks menjaga stabilitas negara, menghadapi krisis fiskal, defisit APBN, pembayaran utang luar negeri, serta tekanan ekonomi dan geopolitik global,” ujar Deddy.
Menurut Deddy, Megawati juga menekankan agar PDIP tetap memainkan peran strategis sebagai salah satu sokoguru demokrasi di Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa dalam sistem politik yang diatur oleh UU Pemilu dan UU Partai Politik, partai memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Bu Mega menekankan bahwa soliditas internal adalah fondasi utama partai. Tanpa soliditas, mustahil partai bisa menjadi pilar yang kokoh bagi negara,” ucapnya.
Lebih lanjut, Deddy meminta para kader untuk terus bergerak bersama masyarakat guna memahami persoalan riil di lapangan.
“Hanya dengan turun langsung, kita bisa memastikan bahwa PDIP punya cukup banyak gagasan dan solusi yang konkret untuk mendukung pemerintah tetap berada di jalur yang benar,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya gotong royong antar kader sebagai bentuk kekuatan kolektif partai.
“Tak ada sejarah bangsa yang kuat tanpa partai politik yang solid. Karena itu, kita harus saling bantu, saling jaga. Soliditas adalah prasyarat utama,” katanya menegaskan.
Konsolidasi Bali: Dengarkan Akar Rumput, Sinergikan Kebijakan
Deddy menyebut forum konsolidasi di Bali menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi dari tingkat akar rumput, sekaligus menyatukan langkah politik partai secara nasional.
“Kita menghadapi banyak isu penting, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, arah sistem pemilu ke depan, hingga kebijakan strategis pemerintah yang harus selaras dengan kebutuhan daerah. PDIP harus hadir menjembatani itu semua,” pungkasnya.
