Hibata.id – Banjir bandang kembali menerjang Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 Wita, Selasa (30/12/2025), dan merendam Dusun Kapali serta Dusun Hele. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, sedikitnya 43 kepala keluarga atau 166 jiwa terdampak, dengan 13 rumah terendam air bercampur lumpur.
Bencana ini segera menuai sorotan politik. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan Pohuwato–Boalemo, Mikson Yapanto, kembali menegaskan bahwa banjir tersebut bukan sekadar musibah alam, melainkan konsekuensi dari pembiaran pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berlangsung bertahun-tahun tanpa penertiban serius.
Menurut Mikson, pemerintah sejatinya memiliki instrumen hukum untuk mengelola aktivitas pertambangan rakyat secara legal, melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Namun, pilihan kebijakan itu tak pernah sungguh-sungguh dijalankan. Yang terjadi justru sebaliknya: PETI tumbuh liar, tak terkendali, dan menggerus daya dukung lingkungan.
“Saya sudah berkali-kali mengingatkan. Pemerintah punya solusi lewat WPR dan IPR karena itu jelas diatur dalam regulasi. Tapi PETI ini dibiarkan membabi buta, tanpa kontrol,” kata Mikson, Selasa.
Peringatan itu, ia melanjutkan, kerap berujung pada tekanan. Mikson mengaku menerima ancaman dan perundungan karena sikap kritisnya terhadap praktik PETI. Namun, semua itu tak menyurutkan suaranya.
“Saya sudah warning dari awal, bahkan sampai diancam dan dibuli. Sekarang baru semua orang bicara, setelah masyarakat merasakan langsung dampaknya. Inilah yang saya maksud sebagai alarm,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan minimnya suara kritis dari politisi lain. Di tengah banjir yang berulang, menurut Mikson, terlalu banyak pihak memilih diam, atau bahkan mencibir upaya peringatan yang ia sampaikan.
“Coba lihat, ada tidak aleg lain yang bersuara? Saya dibilang cari panggung. Padahal risikonya besar, bahkan bisa saja saya tidak dipilih lagi. Tapi ini demi kepentingan bersama, supaya masyarakat tidak terus jadi korban,” katanya.
Mikson pun mendesak Gubernur Gorontalo segera menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Kapolda dan Danrem. Penindakan, tegasnya, harus dilakukan secara terpadu dan tanpa kompromi.
“Banjir ini jelas akibat PETI. Jangan ditutup-tutupi. Pemerintah harus tegas. Kapolda, Danrem harus turun bersama. Aktivitas ini harus dihentikan, tidak ada tawar-menawar,” tandasnya.
Bagi Mikson, banjir di Hulawa bukan sekadar catatan bencana, melainkan peringatan keras tentang harga mahal dari pembiaran. Alarm itu sudah berbunyi. Pertanyaannya kini, apakah pemerintah mau mendengarkan, atau kembali menunggu korban berikutnya.
