Hibata.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan dana sekitar Rp500 juta setiap 12 hari untuk masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari model tata kelola baru yang menyalurkan anggaran secara langsung ke unit pelaksana di daerah tanpa melalui pemerintah daerah (pemda).
“Sebanyak 93 persen dana BGN kami salurkan langsung ke SPPG. Jika total anggaran mencapai Rp268 triliun, maka sekitar Rp240 triliun beredar langsung dari Sabang sampai Merauke. Setiap 12 hari, satu SPPG menerima sekitar Rp500 juta untuk operasional,” kata Dadan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Penyaluran Langsung Percepat Distribusi Anggaran
BGN mencatat total anggaran MBG tahun 2026 mencapai ratusan triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 93 persen dialokasikan langsung ke ribuan SPPG yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Skema ini dirancang untuk mempercepat distribusi anggaran sekaligus meminimalkan hambatan administratif. Dengan mekanisme penyaluran langsung, BGN memastikan dana operasional segera dimanfaatkan untuk penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Menurut Dadan, pola distribusi ini juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran di tingkat pelaksana.
Perputaran Dana Dorong Ekonomi Lokal
BGN menilai peredaran dana MBG telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Hingga awal 2026, dana yang beredar di pasar lokal diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.
Aliran dana tersebut menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar SPPG, mulai dari pedagang bahan pangan, jasa distribusi, hingga pelaku usaha mikro dan kecil. Semakin banyak SPPG beroperasi di suatu wilayah, semakin besar pula nilai transaksi ekonomi yang tercipta.
“Peredaran dana dalam jumlah besar di awal tahun ini menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat,” ujar Dadan.
Serapan Produk Lokal Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Dalam implementasi MBG, BGN memprioritaskan penggunaan produk pangan lokal seperti sayuran, telur, beras, dan komoditas lainnya. Kebijakan tersebut menjamin penyerapan hasil produksi petani dan peternak di daerah.
Dadan menyebut jaminan pasar dari negara mendorong stabilitas harga di tingkat produsen. Ia mencontohkan petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang mengalami kenaikan harga jual hingga tiga kali lipat karena peningkatan permintaan.
“Kini produksi lokal terserap secara konsisten. Petani merasakan manfaat langsung dari program ini,” katanya.
Peningkatan serapan tersebut turut berdampak pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di sejumlah wilayah. Kondisi ini memberi ruang bagi petani untuk memperluas usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
MBG Jadi Stimulus Ekonomi Nasional
BGN memandang Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berperan sebagai stimulus ekonomi nasional. Peredaran anggaran dalam skala besar di berbagai daerah dinilai memperkuat likuiditas dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Dibandingkan dengan skema stimulus sebelumnya, MBG dinilai lebih langsung menyentuh pelaku ekonomi di tingkat akar rumput karena dana mengalir rutin dan terjadwal ke unit pelaksana.
Program ini menargetkan puluhan juta penerima manfaat di seluruh provinsi melalui ribuan SPPG yang beroperasi dari Sabang hingga Merauke. Pemerintah menilai pendekatan tersebut mampu memperkuat ketahanan gizi sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional pada 2026.
