Nasional

Pegawai Badan Gizi Nasional Belum Gajian, Perpres Jadi Kendala Pencairan

×

Pegawai Badan Gizi Nasional Belum Gajian, Perpres Jadi Kendala Pencairan

Sebarkan artikel ini
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan di Provinsi Gorontalo (Foto Diskominfotik)/Hibata.id
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan di Provinsi Gorontalo (Foto Diskominfotik)/Hibata.id

Hibata.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga awal Mei 2025, seluruh pegawai BGN belum menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin) karena Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur hak keuangan lembaga tersebut belum diterbitkan.

Dalam keterangan pers pada Jumat (9/5), Dadan menjelaskan bahwa kendala administratif ini berdampak pada serapan anggaran yang rendah. “Perpres-nya dulu. Kalau perpres selesai, baru tukinnya. Silakan tanya ke Pak Mensesneg,” ujar Dadan menegaskan.

Scroll untuk baca berita

Ia menyampaikan, meskipun pembahasan Perpres telah rampung di tingkat Kementerian Sekretariat Negara, proses pembayaran gaji dan tukin hanya dapat dilakukan setelah Perpres resmi ditandatangani Presiden.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada 6 Mei 2025, Dadan melaporkan bahwa realisasi anggaran Badan Gizi Nasional masih sangat rendah. Dari total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun, baru Rp2,38 triliun atau sekitar 3,36 persen yang terserap. Untuk sektor pegawai, serapan anggaran bahkan hanya 0,01 persen.

Baca Juga:  Pernyataan Sikap Jaringan GUSDURian Tentang Situasi Politik Pemilu 2024

Menurut Dadan, fokus awal BGN adalah pada pelaksanaan program prioritas nasional seperti rekrutmen tenaga penggerak gizi, ahli gizi, dan akuntan. Hal ini menyebabkan pembayaran hak pegawai tertunda hingga regulasi resmi diterbitkan.

Program Makan Bergizi Gratis Tetap Dilanjutkan

Di tengah keterlambatan administratif tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Program ini menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk memperbaiki status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil.

Baca Juga:  Kemendikbud Buka 40 Ribu Lowongan Formasi CPNS dan PPPK 2024

Pemerintah telah menyiapkan Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG untuk mempercepat pelaksanaan program dan memperluas jangkauan manfaat. “Perpres ini tidak berkaitan dengan insiden keracunan, tetapi untuk percepatan jangkauan MBG,” tegas Dadan.

Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG telah menjangkau sekitar 3,4 juta penerima manfaat hingga April. Pemerintah menargetkan program ini mencapai 82,9 juta penerima hingga akhir November 2025.

Presiden Prabowo Subianto menyebut pelaksanaan program MBG mencapai tingkat keberhasilan 99,99 persen, meskipun sempat terjadi insiden keracunan yang melibatkan sekitar 200 anak dari total lebih dari 3 juta penerima.

Dukungan Global dan Tantangan Logistik

Program MBG juga mendapat dukungan dari tokoh global seperti Bill Gates yang menyatakan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan program. Pemerintah menggandeng lebih dari 1.900 koperasi desa sebagai penyedia bahan pangan lokal untuk menjamin rantai pasok yang berkelanjutan.

Baca Juga:  Model Seragam Dinas PNS dan PPPK 2024 Berganti

Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Di Papua, ribuan pelajar melakukan demonstrasi menolak program MBG dan menuntut pendidikan gratis serta perbaikan fasilitas sekolah. Mereka menilai bahwa prioritas utama adalah akses pendidikan, bukan makanan gratis.

Menanggapi kritik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa Program MBG merupakan bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia sejak usia dini.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel
Example 120x600