Hibata.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, mengambil langkah tegas terhadap perusahaan kontraktor maupun penyedia jasa yang masih memiliki tunggakan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mulai tahun ini, seluruh perusahaan yang ingin mengerjakan proyek pemerintah di Buteng diwajibkan terlebih dahulu melunasi kewajiban hasil temuan tersebut.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Bupati Buteng, Dr. Azhari, melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Senin, 15 September 2025. “Agar hasil temuan dan rekomendasi BPK RI di Buton Tengah tidak menumpuk dari tahun ke tahun, maka sejak hari ini semua perusahaan yang hendak mengambil pekerjaan di Buteng diharuskan melunasi tunggakan temuannya. Terima kasih atas kerjasamanya,” tulis Azhari.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang kewajiban bebas temuan bagi kontraktor, penyedia jasa, dan konsultan yang hendak bekerja di lingkungan Pemkab Buteng. Surat edaran itu memuat instruksi jelas: kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilarang memberikan pekerjaan kepada perusahaan yang belum menyelesaikan rekomendasi BPK.
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Buteng juga diminta mensyaratkan surat keterangan bebas temuan—yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah—sebagai dokumen wajib dalam proses tender. Langkah ini diambil setelah BPK RI Perwakilan Sultra merilis puluhan temuan atas laporan keuangan Pemda Buton Tengah.
Berdasarkan penelusuran Hibata.id, tercatat 86 badan usaha berbentuk CV dan dua perusahaan berbentuk PT yang belum mengembalikan temuan BPK selama tahun anggaran 2022–2023. Total nilai tunggakan mencapai lebih dari Rp1,9 miliar—belum termasuk proyek tahun 2024 yang masih dalam proses audit.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Buteng ingin memastikan tidak ada lagi praktik pembiaran terhadap perusahaan bermasalah yang tetap ikut mengerjakan proyek pemerintah.
