Hibata.id – Minimnya anggaran daerah mendorong Pemerintah Kota Gorontalo untuk mencari berbagai alternatif pembiayaan guna memastikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur tetap berjalan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengusulkan program revitalisasi pasar rakyat ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Dalam hal ini, Pemkot Gorontalo telah mengajukan permohonan revitalisasi tujuh pasar rakyat kepada Kementerian Perdagangan. Ketujuh pasar tersebut adalah Pasar Dungingi, Moodu, Beringin, Bugis, Jajan, Murni, dan Setya Praja.
Namun, dari jumlah tersebut, fokus utama Pemkot saat ini tertuju pada tiga pasar prioritas, yakni Pasar Moodu, Beringin, dan Dungingi. Pada Rabu, 9 Juli 2025, usulan revitalisasi ini difollow-up langsung ke Kementerian Perdagangan oleh jajaran Pemerintah Kota Gorontalo.
“Hari ini, saya bersama sejumlah pejabat terkait mendatangi Kementerian Perdagangan untuk berkonsultasi mengenai usulan revitalisasi pasar yang telah kami ajukan,” ujar Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Kota Gorontalo, Meydi N. Silangen.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan, Sri Sugi Atmanto.
“Kami diterima oleh Bapak Sri Sugi Atmanto, yang menyampaikan agar kami memaksimalkan pengusulan pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian PUPR, sambil menunggu pembukaan jadwal pengajuan DAK,” ungkap Meydi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga diminta untuk terus melakukan koordinasi aktif dengan kementerian-kementerian terkait, seperti Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perdagangan.
“Secara khusus, jalur komunikasi politik juga perlu dibangun, karena bukan tidak mungkin akan ada arahan langsung dari Presiden terkait penentuan lokasi pembangunan pasar,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, telah menginstruksikan agar Dokumen Engineering Detail (DED) disiapkan. Dokumen ini menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan anggaran melalui DAK dan APBN.
