Hibata.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025.
Ia menilai sosialisasi belum menjangkau secara merata, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat (4/7/2025).
“Saya ingin tahu, apakah sosialisasi sistem zonasi ini sudah dilakukan di semua SMP? Karena masih banyak orang tua yang belum memahami aturan SPMB, terutama untuk jalur afirmasi. Jangan sampai sekolah-sekolah juga lalai menyampaikan informasi ini kepada orang tua,” tegas dr. Sri Darsianti.
Ia mengungkapkan, sejumlah warga melayangkan keluhan mengenai sistem penerimaan siswa yang dinilai tidak konsisten.
Beberapa orang tua mempertanyakan mengapa anak mereka justru diterima di sekolah yang jauh dari tempat tinggal, padahal ada sekolah terdekat yang lebih diharapkan.
“Ini keluhan yang terus berulang. Ada orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah terdekat, malah ditempatkan di sekolah yang lokasinya lebih jauh. Ini membingungkan masyarakat,” lanjutnya.
Sebagai solusi, dr. Sri Darsianti mengusulkan agar jalur domisili dibuka lebih dahulu dan kuotanya dipenuhi, sebelum membuka jalur lain seperti afirmasi dan prestasi.
“Penuhi dulu kuota dari jalur domisili. Setelah itu, baru buka jalur afirmasi dan seterusnya. Supaya masyarakat tidak bingung dengan mekanisme pendaftaran,” sarannya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan sosialisasi SPMB secara menyeluruh di tingkat kabupaten dan kota.
“Kami sudah laksanakan sosialisasi, termasuk di seluruh kabupaten/kota. Tapi kami tidak bisa menjamin apakah seluruh orang tua mengikuti kegiatan itu. Kami serahkan pada pihak sekolah dan panitia daerah juga,” ujar Rusli Nusi.
Ia menambahkan, sosialisasi yang telah dilakukan tetap membutuhkan evaluasi agar pesan dan informasi dapat diterima secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.
Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas komunikasi kebijakan SPMB 2025 dinilai penting demi menjamin keterbukaan informasi kepada publik, serta menghindari kesalahpahaman dalam proses penerimaan siswa baru, terutama untuk jalur domisili dan afirmasi.